Ia juga menilai proses pemakzulan berpotensi membuka kembali berbagai persoalan dan latar belakang politik yang dapat memicu perdebatan di tengah masyarakat.
“Kalau nanti pakai pemakzulan itu ramai lagi, dikuliti lagi alasannya, latar belakangnya dibuka lagi, gaduh lagi di luar. Ya sudah mundur saja,” ujarnya.
Mahfud kemudian menjelaskan bahwa pengunduran diri Wakil Presiden tidak serta-merta menghentikan seluruh proses hukum apabila terdapat perkara pidana yang harus dipertanggungjawabkan.
Ia menegaskan, persoalan berhenti dari jabatan merupakan ranah hukum tata negara, sedangkan pertanggungjawaban pidana merupakan persoalan berbeda.
Dalam wawancara itu, Mahfud juga memaparkan mekanisme konstitusional apabila jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan.
Mengacu Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945, apabila Wakil Presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, menurut Mahfud, penentuan calon pengganti merupakan kewenangan Presiden untuk mengajukan dua nama, sedangkan MPR memilih salah satunya.
Ia meminta agar perdebatan mengenai siapa sosok pengganti tidak mendahului proses konstitusional tersebut.
“Yang penting proses ini selesai dulu. Soal penggantinya itu sudah ada mekanismenya,” kata Mahfud.
Mahfud juga menolak gagasan agar pengunduran diri Wakil Presiden harus diikuti dengan pengunduran diri Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, tidak ada alasan untuk mengaitkan persoalan Wakil Presiden dengan tuntutan agar Presiden ikut mundur.
“Gak mungkin dong kita minta Presiden berhenti satu paket. Pak Prabowo kan tidak punya masalah apa-apa,” ujarnya.
Ia menilai proses politik harus tetap berjalan sesuai konstitusi dan tidak dicampuradukkan dengan tuntutan yang justru berpotensi menghambat penyelesaian persoalan.
Di sisi lain, Mahfud berpandangan bahwa proses politik di DPR dapat tetap berjalan selama belum ada pengunduran diri secara resmi. Apabila surat pengunduran diri disampaikan, pembahasan selanjutnya beralih pada mekanisme pemberhentian karena pengunduran diri dan pengisian jabatan yang kosong.
Namun, dalam wawancara tersebut, Mahfud tidak menyatakan bahwa pengunduran diri Gibran telah resmi terjadi. Pembicaraan mengenai hal itu disampaikan dalam konteks informasi dan kemungkinan politik yang sedang berkembang.
Mahfud berharap seluruh pihak mengutamakan kepentingan bangsa dan negara agar dinamika politik tidak semakin memperbesar kegaduhan nasional.
Editor: Xan
Tinggalkan Balasan