KENDARI – Komisi V DPR RI memberikan apresiasi terhadap kapasitas infrastruktur laut di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dalam kunjungan kerja reses ke Pelabuhan Bungkutoko dan New Port Kendari, Rabu (22/4/2026), tim delegasi menilai fasilitas bongkar muat dan terminal petikemas tersebut sudah sangat memadai untuk menopang konektivitas logistik nasional.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, menyatakan bahwa secara teknis, pelabuhan tersebut telah siap menjalankan perannya sebagai jantung distribusi barang di kawasan timur Indonesia. Namun, ia memberikan catatan kritis terkait infrastruktur pendukung yang belum sinkron dengan kemajuan pelabuhan.
“Secara kapasitas, pelabuhan ini sudah sangat memadai. Namun, masalah utamanya ada pada akses jalan menuju pelabuhan yang masih menjadi kendala besar. Hal ini berdampak langsung pada terhambatnya distribusi barang dan menurunnya efisiensi logistik kita,” ujar Ridwan di sela peninjauan.
Ridwan menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi Sultra yang dipicu sektor pertambangan dan industri harus dibarengi dengan infrastruktur dasar yang kuat. Selain akses jalan pelabuhan, Komisi V juga menyoroti sistem drainase dan tata ruang di sekitar kawasan strategis tersebut yang sering memicu genangan air.
Menurutnya, diperlukan integrasi pembangunan antara pelabuhan yang sudah modern dengan jalan akses yang mampu menahan beban kendaraan logistik berat. “Konektivitas tidak akan maksimal jika pelabuhannya canggih tapi jalannya sempit atau rusak,” tambahnya.
Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan proyek strategis nasional di daerah berjalan sesuai fungsinya. Komisi V berkomitmen akan membawa hasil tinjauan ini ke rapat kerja bersama kementerian terkait, guna mendorong pengalokasian anggaran perbaikan jalan akses pelabuhan di Kendari.
“Kami akan kawal pembangunan infrastruktur di Sultra secara terintegrasi. Tujuannya jelas, agar Kendari benar-benar siap menjadi simpul logistik utama yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia secara keseluruhan,” pungkas legislator asal Sulawesi Tenggara tersebut. (red)
Tinggalkan Balasan