Jakarta, – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, memimpin rombongan bupati dan wali kota se-Sultra menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, pada Kamis malam (17/7/2025) di Wisma Mandiri II, Jakarta.
Pertemuan strategis ini berfokus pada upaya mengatasi kekurangan perumahan (backlog) di Sultra melalui sinergi dengan sektor swasta dan perbankan, sejalan dengan percepatan program nasional pembangunan tiga juta rumah.
Dalam audiensi tersebut, Gubernur Andi Sumangerukka memaparkan kondisi backlog perumahan di Sultra, dengan penekanan khusus pada pemukiman di kawasan pesisir.
“Masyarakat pesisir harus memiliki rumah layak huni demi masa depan yang lebih baik, tidak sekadar memperbaiki fisik bangunan,” tegasnya, menyoroti pentingnya kualitas hidup yang lebih baik bagi warga pesisir.
Menteri Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa Indonesia masih menghadapi defisit perumahan yang signifikan, dengan setidaknya tiga juta unit rumah yang dibutuhkan.
Untuk mempercepat pencapaian target tersebut, salah satu solusi utama yang ditawarkan Menteri Maruarar adalah optimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari sektor pertambangan.
Ia mencontohkan keberhasilan program CSR perusahaan-perusahaan besar seperti Berau Coal, Harum Energi, dan Astra yang telah berhasil membangun ribuan unit rumah tanpa bergantung pada anggaran pemerintah.
“Sultra memiliki banyak perusahaan tambang yang bisa berkontribusi melalui CSR untuk pembangunan rumah baru atau renovasi permukiman kumuh,” ujarnya, memberikan dorongan kepada kepala daerah Sultra untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan tambang di wilayah mereka.
Selain pemanfaatan dana CSR, Kementerian PKP juga mendorong sinergi dengan perbankan, termasuk BTN dan BP TAPERA, untuk memperluas akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dengan suku bunga hanya 5%.
Program ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memiliki rumah impian mereka.
Heru Nugroho, perwakilan BP TAPERA, turut memperkenalkan platform digital Sikumbang (sikumbang.tapera.go.id). Platform ini dirancang untuk menyederhanakan proses verifikasi rumah secara digital, dari sisi pengembang hingga calon pembeli.
“Developer mengunggah data rumah, bank memverifikasi, dan calon pembeli bisa memilih rumah dengan mengunggah foto dan KTP,” jelas Heru, menggarisbawahi kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi dalam mengakses informasi perumahan.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal yang konkret bagi Sultra dalam mengatasi masalah perumahan, dengan memanfaatkan berbagai potensi dan dukungan dari pemerintah pusat, sektor swasta, dan perbankan. (Red)
Tinggalkan Balasan