“Mungkin ya, ini atas berbagai langkah-langkah yang telah kita buat di Kejaksaan. Mungkin teman-teman media kan sudah tahu apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan dan ternyata saya ditersangkakan,” ujarnya.

Febrie menegaskan, berbagai tindakan yang dilakukannya selama menjabat semata-mata ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara.

“Tapi, ingat, semua ini kita lakukan hanya karena untuk bangsa dan negara. Tidak ada kepentingan lain,” tegasnya.

Mantan pejabat tinggi Kejaksaan itu juga menyoroti keterangan para saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan. Menurutnya, hingga saat ini sudah ada 23 saksi yang diperiksa.

Namun, Febrie mengaku tidak memahami sejumlah keterangan yang disampaikan para saksi. Bahkan, dia menyebut tidak mengenal beberapa pihak yang namanya muncul dalam persidangan.

“Sampai saat ini sudah ada 23 saksi. Nah, saya hanya jadi penonton yang saya tidak mengerti. Yang saya tidak mengerti, bahkan saya tidak mengenal. Apalagi saya menghubungi,” katanya.

Febrie pun mempertanyakan apakah proses hukum yang sedang berjalan benar-benar berlangsung secara adil.

“Nah, tinggal kita tunggu akhirnya. Apakah ini berjalan fair atau tidak,” tuturnya.

Dalam perkara tersebut, terdapat tiga terdakwa, yakni Febrie Adriansyah, advokat Don Ritto alias Idon, dan Komisaris PT Koin Money Changer Nurman Herin.

Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, Febrie diduga menerima uang yang berasal dari tindak pidana korupsi sebesar Rp 346,7 miliar dan 440.990 dollar AS selama periode 2020 hingga Juli 2026.

Dakwaan tersebut dibacakan dalam sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada 7 Oktober 2026.

Salah satu penerimaan yang diungkap jaksa adalah uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara sekitar Rp 55 miliar dari pengusaha Tan Kian. Pemberian tersebut diduga berkaitan dengan penanganan perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Jaksa juga mengungkap dugaan penerimaan saham senilai Rp 14 miliar, uang Rp 20,6 miliar, serta investasi Rp 60 miliar berikut tanah dan bangunan dari sejumlah pihak.

Selain itu, terdapat dugaan penerimaan lainnya yang mencapai Rp 203,4 miliar. Jaksa menduga uang dan aset tersebut disamarkan melalui rekening, penyertaan modal perusahaan, hingga pembelian tanah, bangunan, kendaraan, dan emas.

Atas perbuatannya, Febrie didakwa melanggar Pasal 607 ayat (1) huruf a juncto Pasal 20 ayat (1) huruf c juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Pernyataan Febrie mengenai dugaan kriminalisasi kini menjadi bagian lain yang patut dicermati dalam perkembangan perkara tersebut. Di satu sisi, jaksa memiliki kewajiban membuktikan seluruh dakwaan di persidangan. Di sisi lain, terdakwa memiliki hak untuk membantah dan mengajukan pembelaan.

Publik pada akhirnya membutuhkan proses hukum yang transparan, objektif, dan dapat diuji berdasarkan alat bukti. Sebab, besarnya angka dalam dakwaan maupun tingginya jabatan seseorang tidak boleh menggantikan pembuktian di ruang sidang.

Editor: Ixan

58 / 100 Skor SEO