Kendari, – Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) melayangkan sorotan tajam terhadap dugaan praktik pengeluaran barang ilegal berupa limbah kabel produksi dari kawasan berikat PT. Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI).
Organisasi masyarakat sipil ini mempertanyakan secara keras eksistensi pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Kendari.
Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi pada Sabtu(3/5/25), mengungkapkan bahwa pihaknya menduga kuat pengeluaran limbah kabel dari Tempat Penimbunan Berikat (TPB) atau kawasan berikat PT. VDNI tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen kepabeanan yang sah.
Dokumen yang seharusnya menyertai setiap pengeluaran barang dari TPB, seperti Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) TPB atau SPPB BC 2.3, disinyalir tidak dipenuhi dalam proses ini.
“Kegiatan pengeluaran barang ini kami duga dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Bayangkan saja, informasi yang kami himpun menyebutkan sudah sekitar delapan kontainer barang yang dikeluarkan,” ujar Hendro, yang akrab disapa Egis.
Tinggalkan Balasan