KENDARI — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengambil sikap tegas dalam mengawal hak fiskal daerah terkait bagi hasil sektor pertambangan.
Pemprov Sultra mendesak agar tata cara pembagian keuntungan bersih sebesar 6 persen dari Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Vale Indonesia Tbk (PTVI) dilakukan secara transparan, sangat proporsional, dan berkeadilan.
Langkah berani ini diambil untuk menyelaraskan arah kebijakan daerah dengan visi besar Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka, yang berkomitmen penuh dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat lokal melalui optimalisasi sumber daya alam terbarukan dan non-terbarukan.
Plt. Kepala Bapenda Sultra, La Ode Mahbub, menegaskan bahwa kepastian hak fiskal ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan benteng utama pertahanan anggaran daerah di tengah dinamika efisiensi fiskal nasional.
“Sesuai arahan dan visi Bapak Gubernur Andi Sumangerukka untuk mengamankan dan memaksimalkan potensi pendapatan daerah, kami mendesak PT Vale Indonesia agar melakukan pemisahan laporan keuangan pembukuan (site per daerah) secara transparan. Hasil perhitungan laba bersih harus dipisah jelas per provinsi agar daerah mendapatkan hak yang valid dan proporsional sesuai dengan kontribusi riil wilayah operasionalnya,” tegas La Ode Mahbub di Kendari.
Tinggalkan Balasan