Jika dijumlahkan, totalnya mencapai Rp26.366.017.933. Sementara angka yang disampaikan kepada publik adalah sekitar Rp30 miliar. Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp3.633.982.067 atau Rp3,63 miliar.

Pertanyaannya sederhana: dari mana angka Rp30 miliar tersebut berasal?

Apakah terdapat paket pekerjaan lain, biaya pendukung, jasa pengawasan, atau komponen anggaran lain yang belum dijelaskan secara terbuka?

Kami tidak sedang menyimpulkan bahwa selisih tersebut merupakan uang yang hilang atau diselewengkan. Namun, Muhammad Fadlansyah harus menjelaskan struktur anggaran itu secara rinci agar tidak menimbulkan kecurigaan dan spekulasi di tengah masyarakat.

Jangan biarkan publik dipaksa percaya pada angka besar tanpa memperoleh penjelasan yang bisa diperiksa.

Persoalan berikutnya adalah perusahaan pelaksana pekerjaan. Berdasarkan data pengadaan yang dipublikasikan, tiga paket revitalisasi tersebut mencatat perusahaan dan nilai penawaran sebagai berikut:

  1. PT Jogja Utama Karya mengerjakan paket revitalisasi sisi darat Pelabuhan Torobulu. Pagu anggaran Rp11.409.133.933 dengan nilai penawaran Rp9.123.591.200.
  2. CV Harapan Utama mengerjakan paket revitalisasi sisi darat Pelabuhan Amolengo. Pagu anggaran Rp6.900.838.000 dengan nilai penawaran Rp5.589.960.000.
  3. PT Cahaya Kinta Manik mengerjakan paket revitalisasi sisi darat Pelabuhan Baubau. Pagu anggaran Rp8.056.046.000 dengan nilai penawaran Rp7.185.000.000.

Total nilai penawaran ketiga paket tersebut mencapai Rp21.898.551.200.

Ada hal yang harus dijelaskan kepada publik: berapa nilai kontrak final masing-masing perusahaan? Bagaimana proses pelaksanaan pekerjaan? Apakah volume dan spesifikasi teknis sesuai dengan dokumen kontrak?

Kami juga meminta agar informasi mengenai konsultan pengawas, hasil pemeriksaan lapangan, serta laporan kemajuan pekerjaan dibuka kepada masyarakat.

Sebab, proyek bernilai miliaran rupiah tidak cukup hanya dinyatakan telah dilelang atau memiliki pemenang. Hasil pekerjaannya harus benar-benar berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan

Perhatian publik semakin penting setelah muncul informasi terbaru mengenai progres pekerjaan tiga pelabuhan tersebut.

Dalam pemberitaan awal November 2026, progres revitalisasi disebut masih berada pada kisaran 30 hingga 40 persen. Fadlansyah juga mengakui pekerjaan di Pelabuhan Torobulu sempat mengalami hambatan akibat persoalan material bangunan, meskipun disebut mulai membaik.

Dishub Sultra menargetkan seluruh pekerjaan rampung pada Desember 2026.

Di sinilah tanggung jawab Kadishub harus diuji. Dengan waktu penyelesaian yang semakin dekat, bagaimana strategi percepatan pekerjaan? Apakah seluruh material telah tersedia? Apakah kualitas pekerjaan tetap menjadi prioritas di tengah percepatan penyelesaian?

Jangan sampai target penyelesaian menjadi alasan untuk mengabaikan kualitas konstruksi. Pelabuhan bukan sekadar bangunan yang harus selesai tepat waktu, melainkan fasilitas publik yang harus aman, layak, dan nyaman digunakan masyarakat.

Kami tidak ingin masyarakat hanya disuguhi laporan progres dalam bentuk persentase. Publik perlu melihat bukti kemajuan fisik di lapangan dan mengetahui apakah pekerjaan benar-benar sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

Kami memahami bahwa revitalisasi pelabuhan merupakan kebutuhan penting bagi Sulawesi Tenggara. Pelabuhan Amolengo, Torobulu, dan Baubau memiliki peran strategis dalam menghubungkan wilayah, mendukung mobilitas masyarakat, serta memperlancar aktivitas ekonomi.

Namun, pentingnya pembangunan tidak boleh dijadikan tameng untuk menghindari pertanyaan publik.

Semakin besar anggaran yang dikelola, semakin besar pula kewajiban pejabat untuk menjelaskan penggunaannya. Muhammad Fadlansyah tidak boleh hanya tampil ketika menyampaikan keberhasilan program, tetapi menghindar ketika masyarakat meminta transparansi.

Kritik bukan bentuk permusuhan terhadap pemerintah. Kritik adalah bagian dari pengawasan agar pembangunan berjalan sesuai kepentingan rakyat.

Jika seluruh proses telah dilaksanakan sesuai aturan, tidak ada alasan untuk menutup informasi yang memang menjadi hak publik.

Kami juga menegaskan bahwa perbedaan antara angka sekitar Rp30 miliar dan total pagu tiga paket bukan bukti adanya tindak pidana. Begitu pula perbedaan pagu dan penawaran tidak otomatis menunjukkan kerugian negara. Semua itu harus diperiksa berdasarkan dokumen kontrak, realisasi pembayaran, serta hasil pemeriksaan pekerjaan.

Justru karena itulah kami meminta keterbukaan, bukan membuat tuduhan tanpa dasar.

Kami mendesak Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, untuk meminta penjelasan resmi dari Dinas Perhubungan terkait struktur anggaran revitalisasi tiga pelabuhan tersebut.

Inspektorat Sultra juga perlu memastikan pengawasan berjalan efektif, termasuk memeriksa kesesuaian antara perencanaan, kontrak, progres fisik, dan hasil pekerjaan sesuai kewenangannya.

Kami meminta Muhammad Fadlansyah membuka rincian sumber angka Rp30 miliar, seluruh paket kegiatan yang termasuk di dalamnya, nilai kontrak final, identitas perusahaan pelaksana, konsultan pengawas, progres fisik, serta dokumen hasil pengawasan.

Kami juga memberikan ruang kepada Kadishub Sultra dan pihak perusahaan untuk menyampaikan klarifikasi atas data dan pertanyaan yang kami sampaikan.

Namun, satu hal harus ditegaskan: pejabat publik tidak boleh alergi terhadap kritik dan pertanyaan masyarakat.

Jangan hanya gagah bicara anggaran Rp30 miliar, tetapi bungkam ketika publik meminta rinciannya. Jangan hanya mengumumkan pembangunan, tetapi lupa bahwa setiap rupiah yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Uang yang dibelanjakan adalah uang rakyat. Maka, rakyat berhak tahu ke mana uang itu digunakan, siapa yang mengerjakan, bagaimana prosesnya, dan apa hasilnya.

Jangan sampai pelabuhannya direvitalisasi, tetapi kepercayaan publik justru tergerus karena minimnya transparansi.

58 / 100 Skor SEO