Begitu pula dengan 13 orang yang belum memulai pengobatan. Pemerintah perlu memastikan apa yang menjadi hambatan mereka untuk mengakses layanan kesehatan. Apakah persoalan akses fasilitas kesehatan, keterbatasan informasi, faktor ekonomi, atau stigma sosial?
Jika tidak ditangani secara serius, keterlambatan pemeriksaan dan pengobatan dapat meningkatkan risiko perkembangan penyakit serta memperburuk kondisi kesehatan orang yang hidup dengan HIV.
HIV merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Infeksi ini dapat berkembang menjadi AIDS apabila tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Namun, HIV bukan penyakit tanpa harapan. Melalui terapi antiretroviral (ARV) secara teratur, orang dengan HIV dapat menjalani kehidupan yang produktif dan menekan jumlah virus dalam tubuh hingga tidak terdeteksi.
Karena itu, pemeriksaan dini dan kepatuhan menjalani pengobatan menjadi bagian penting dalam memutus rantai penularan.
Dalam rapat Forkopimda tersebut, Bupati Kolaka Amri menempatkan penanganan HIV/AIDS sebagai salah satu persoalan strategis daerah yang membutuhkan perhatian lintas instansi.
Edukasi masyarakat, pemeriksaan dini, serta akses pengobatan menjadi bagian dari upaya penanganan berkelanjutan yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
Namun, publik tentu membutuhkan lebih dari sekadar koordinasi. Pemerintah Kabupaten Kolaka perlu menjelaskan langkah konkret untuk menjangkau 46 orang yang belum diketahui keberadaannya dan memastikan 13 orang yang belum memulai pengobatan memperoleh layanan kesehatan.
Dinas Kesehatan juga perlu memperkuat edukasi mengenai HIV/AIDS, memperluas akses pemeriksaan, serta memastikan layanan pengobatan tersedia dan mudah dijangkau masyarakat.
Di sisi lain, perlindungan terhadap kerahasiaan identitas dan pencegahan diskriminasi terhadap orang dengan HIV harus menjadi perhatian. Stigma justru dapat membuat masyarakat takut melakukan pemeriksaan atau enggan melanjutkan pengobatan.
Momentum HKN ke-62 seharusnya tidak berhenti pada seremoni dan pesan-pesan kesehatan. Data HIV/AIDS di Kolaka menunjukkan masih adanya pekerjaan besar yang harus diselesaikan pemerintah daerah.
Sebanyak 46 orang belum diketahui keberadaannya dalam pemantauan layanan, 13 orang belum memulai pengobatan, dan 62 orang dilaporkan telah meninggal dunia akibat HIV.
Angka-angka tersebut menjadi pengingat bahwa di balik statistik kesehatan terdapat manusia yang membutuhkan perhatian, perlindungan, dan akses pengobatan.
Kini, masyarakat menunggu langkah nyata Bupati Amri bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka untuk memastikan persoalan HIV/AIDS ditangani secara serius, terukur, dan berkelanjutan.
Sumber: Kolakakab.go.id
Tinggalkan Balasan