Jakarta, – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menegaskan bahwa permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Gubernur Sultra yang diajukan oleh pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur nomor urut 4 telah kehilangan kedudukan hukum atau legal standing.
Hal ini terjadi setelah Calon Wakil Gubernur La Ode Muh Ihsan Taufik Ridwan secara resmi mencabut permohonannya pada sidang pemeriksaan pendahuluan di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 10 Januari 2025.
Kuasa hukum Termohon, Sugiatno Migano, menjelaskan bahwa sesuai aturan, permohonan dari paslon dianggap tidak lagi memiliki dasar hukum jika salah satu pihak dari pasangan calon menarik permohonannya.
“Karena Pemohon adalah pasangan calon, maka ketika salah satu pihak mencabut permohonan, maka secara mutatis mutandis permohonan Pemohon telah kehilangan legal standing,” ujar Sugiatno dalam sidang lanjutan yang digelar pada Rabu (22/1/2025) di Ruang Sidang Lantai 4 Gedung I MK, Jakarta.
Pada sidang pemeriksaan pendahuluan sebelumnya, La Ode Muh Ihsan yang hadir langsung di ruang sidang menyampaikan penarikan permohonannya kepada MK.
Tinggalkan Balasan