KENDARI, PERDETIKNEWS.COM — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) bersama DPRD Sultra menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sultra Tahun Anggaran 2026.
Persetujuan bersama tersebut ditandai dengan penandatanganan dalam rapat paripurna di Ruang Rapat Gedung DPRD Sultra, Senin (28/9/2026) malam.
Rapat tersebut dihadiri Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka. Dalam sambutannya, Gubernur menekankan pentingnya pengelolaan anggaran secara transparan, efektif, efisien dan tepat sasaran.
Menurut Andi Sumangerukka, perubahan APBD tidak hanya berkaitan dengan perubahan angka-angka dalam dokumen anggaran, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dan DPRD dalam memastikan target pembangunan dapat dicapai.
“Kesepakatan bersama atas rancangan perubahan APBD hendaknya dimaknai bukan semata sebagai persetujuan terhadap perubahan anggaran, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam mendorong tercapainya target prioritas pembangunan daerah,” ujar Andi Sumangerukka.
Ia menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Sultra, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam proses penyusunan dan pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026.
Gubernur berharap kesepakatan tersebut semakin memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Perubahan APBD 2026 juga diarahkan untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sultra 2025–2029 serta mendukung kebijakan pembangunan nasional di Sulawesi Tenggara.
Setelah persetujuan bersama, dokumen Ranperda Perubahan APBD Sultra 2026 selanjutnya akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menjalani proses evaluasi.
Ranperda tersebut baru akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah melalui tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Andi Sumangerukka kemudian meminta seluruh kepala perangkat daerah memastikan anggaran yang telah dialokasikan dalam perubahan APBD benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
Setiap program dan kegiatan diminta dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien, serta memperhatikan ketepatan waktu dan target kinerja.
“Jangan biarkan anggaran berhenti sebagai angka di atas kertas; pastikan dia menjelma menjadi jalan menuju kesejahteraan yang nyata,” tegasnya.
Selain pelaksanaan Perubahan APBD 2026, Gubernur meminta TAPD dan seluruh perangkat daerah segera mempersiapkan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 setelah perubahan APBD 2026 ditetapkan.
Menurutnya, perencanaan dan pengelolaan APBD harus dilakukan secara bijak, transparan dan akuntabel agar program pembangunan yang direncanakan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Sultra atas berbagai saran, koreksi dan pendapat akhir fraksi selama proses pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026.
Masukan tersebut, kata dia, menjadi bagian dari bahan penyempurnaan program pembangunan Pemprov Sultra pada tahun-tahun mendatang.
Editor: Xan
Tinggalkan Balasan