DENPASAR — Komisi IV DPR RI menilai penguatan sistem biosekuriti dan surveilans penyakit hewan di Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur perlu menjadi perhatian. Kesehatan hewan dinilai berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus melindungi pendapatan peternak.
Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hanan A. Rozak saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik ke Balai Besar Veteriner (BBVet) Denpasar, Bali, Sabtu (19/9/2026). BBVet Denpasar memiliki wilayah kerja yang mencakup Bali, NTB, dan NTT.
“Kunjungan hari ini memiliki arti strategis, karena kesehatan hewan adalah fondasi ketahanan pangan nasional. Ternak bukan hanya sebuah protein hewani, tetapi juga sebuah pendapatan bagi peternak, sehingga penyakit hewan dapat menurunkan produktivitas dan menambah kerugian peternak,” ujar Hanan, dikutip dari E-Media DPR RI.
BBVet Denpasar berperan sebagai simpul surveilans dan diagnostik kesehatan hewan di kawasan Bali dan Nusa Tenggara. Sejumlah penyakit hewan menular strategis masih menjadi tantangan, antara lain rabies yang disebut endemik di Bali sejak 2008, Lumpy Skin Disease (LSD) pada sapi di Jembrana dan Buleleng, serta African Swine Fever (ASF) yang berulang di Bali sejak 2020 dan belum memiliki vaksin.
Hanan menjelaskan, penanganan penyakit harus dilakukan sesuai kondisi ternak. Vaksinasi ditujukan bagi hewan yang masih sehat, sedangkan ternak yang terinfeksi perlu menjalani eradikasi atau pengobatan.
Ia juga menekankan perlunya alokasi anggaran vaksin secara berkelanjutan setiap tahun. Menurutnya, vaksin memiliki masa kedaluwarsa sehingga pemanfaatannya harus dilakukan tepat waktu dan tepat sasaran.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV DPR RI menggali sejumlah aspek, mulai dari perkembangan penyakit hewan strategis seperti penyakit mulut dan kuku (PMK), LSD, ASF, classical swine fever (CSF), rabies, flu burung, hingga zoonosis lainnya. Komisi IV juga menyoroti kapasitas surveilans, deteksi dini, dan diagnostik laboratorium, termasuk kecukupan alat, bahan uji, serta sumber daya manusia.
Selain itu, perhatian diarahkan pada integrasi data dan koordinasi antara BBVet dengan Badan Karantina Indonesia. Komisi IV menilai kecepatan alur deteksi, konfirmasi, pelaporan, hingga tindakan pengendalian menjadi faktor penting dalam merespons wabah.
Pengawasan kualitas ternak dan produk hewan berbasis risiko turut menjadi bagian yang dibahas. Komisi IV juga mencermati kebutuhan penguatan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta anggaran BBVet Denpasar.
Menurut Hanan, kapasitas surveilans dan diagnostik BBVet Denpasar menentukan kecepatan respons terhadap wabah yang dapat mengganggu peternak dan berdampak pada ketahanan pangan hewani nasional. Ia menilai koordinasi antara BBVet dan Badan Karantina Indonesia perlu ditingkatkan, terutama setelah lembaga karantina berdiri sebagai badan tersendiri yang terpisah dari Kementerian Pertanian.
Hasil kunjungan kerja tersebut, kata Hanan, akan disampaikan dan mendapat perhatian khusus dari Kementerian Pertanian dalam rapat kerja mendatang. Komisi IV DPR RI menyatakan akan terus mengawal penguatan sistem kesehatan hewan nasional untuk mendukung keberlanjutan pasokan daging, susu, dan telur bagi masyarakat.
Sumber: E-Media DPR RI — lihat sumber
Tinggalkan Balasan