Kendari – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama BPJS Ketenagakerjaan menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Anggaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Langkah strategis ini dilakukan guna mempercepat pencapaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ), khususnya di wilayah Sulawesi.
Kegiatan yang berlangsung di Azizah Hotel and Convention Kendari pada Jumat (29/5/2026) ini dihadiri langsung oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri A. Fatoni, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku Mintje Wattu, serta kepala daerah se-Sulawesi bersama jajaran perangkat daerah terkait. Fokus utama forum ini mencakup penguatan penganggaran daerah, sinergi lintas sektor, serta evaluasi capaian kepesertaan.
Dalam paparannya, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Mintje Wattu, mengungkapkan bahwa target UCJ tahun 2026 untuk wilayah Sulawesi Maluku ditetapkan sebanyak 6.075.522 pekerja. Saat ini, selisih atau gap untuk mencapai target tersebut masih berada di angka 2.183.410 pekerja.
“Target cakupan UCJ dapat tercapai apabila bersama-sama dengan pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan para pekerja memperoleh perlindungan jaminan sosial,” kata Mintje. Ia juga menambahkan bahwa perlindungan pekerja merupakan bagian penting dari implementasi Asta Cita Presiden menuju Indonesia Emas.
Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, A. Fatoni, menegaskan bahwa komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada pekerja rentan perlu terus diperkuat melalui dukungan penganggaran yang memadai. Menurutnya, jaminan sosial merupakan instrumen penting untuk menekan angka kemiskinan.
“Seluruh masyarakat harus mendapatkan perlindungan. Ini bentuk komitmen pemerintah agar masyarakat memperoleh kepastian jaminan sosial dan mampu menekan angka kemiskinan. Meskipun kehilangan tulang punggung keluarga, jaminan sosialnya tetap terjamin,” tegas Fatoni.
Sebagai tuan rumah, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Fadlansyah, menyambut baik jalannya evaluasi ini. Pemprov Sultra menyatakan konsistensinya dalam mengawal jaminan keselamatan kerja dan berharap forum ini melahirkan rekomendasi konkret yang dapat segera diterapkan oleh masing-masing daerah.
Senada dengan hal itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Tenggara, Luky Julianto, menyatakan kesiapan tingkat cabang untuk bergerak memanfaatkan momentum monev ini demi mengakselerasi perlindungan pekerja di Bumi Anoa.
“Universal Coverage Jamsostek bukan sekadar target angka, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan rasa aman dan kesejahteraan bagi masyarakat pekerja,” pungkas Luky.
Di sela-sela kegiatan, penghargaan pencapaian Universal Coverage Jamsostek zona Sulawesi tahun 2025 turut diberikan. Provinsi Gorontalo sukses menyabet Terbaik 1, disusul Provinsi Sulawesi Utara sebagai Terbaik 2, dan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Terbaik 3.
Selain itu, Kota Makassar meraih penghargaan dengan kategori pertumbuhan kepesertaan tertinggi sekaligus pelopor program perlindungan pekerja rentan berbasis JHT. Penghargaan khusus juga diberikan kepada Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara atas penerbitan peraturan daerah terkait perlindungan jamsostek.
Melalui evaluasi total ini, seluruh pemerintah daerah di Sulawesi diharapkan dapat semakin solid dalam memperkuat implementasi penganggaran demi tercapainya Universal Coverage Jamsostek secara optimal.
(mna)
Tinggalkan Balasan