Anang menjelaskan, PT BSJ diduga tetap melakukan aktivitas penambangan nikel meskipun IUP perusahaan tersebut telah berakhir pada 2014.
Sebelum menetapkan perusahaan sebagai tersangka, penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus telah memeriksa 38 saksi.
Dalam perkembangan penyidikan, Kejagung juga mengungkap dugaan bahwa PT BSJ dan PT KAA tetap melanjutkan kegiatan pertambangan setelah masa berlaku IUP berakhir pada 2015.
Kedua perusahaan tersebut diduga menggunakan skema suspend untuk melanjutkan aktivitas pertambangan. Padahal, wilayah izin yang telah berakhir masa berlakunya seharusnya dikembalikan kepada negara.
Persoalan tersebut menjadi bagian penting dalam pengusutan dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel yang berlangsung selama periode 2013–2025.
PT BSJ diketahui memiliki wilayah konsesi pertambangan seluas 1.030 hektare di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Dalam sejumlah informasi perusahaan, lokasi konsesi disebut berada di kawasan Desa Boedingi dan Boenaga, Kecamatan Lasolo Kepulauan.
Penyidikan Kejagung tidak hanya menyasar aktivitas operasional PT BSJ, tetapi juga menelusuri hubungan perusahaan tersebut dengan sejumlah korporasi lain.
Sebelumnya, Kejagung mengungkap enam perusahaan yang diduga berada dalam kendali Arif Kurniawan (AK) melalui holding PT DDA bersama seorang berinisial LEI.
Keenam perusahaan tersebut terdiri atas PT BSJ dengan luas IUP 1.030 hektare, PT KAA seluas 1.036 hektare, PT ANI seluas 106 hektare, PT AMI seluas 1.000 hektare, PT AMID seluas 1.026 hektare, serta PT HJ yang luas konsesinya belum disebutkan.
Dalam perkara ini, Anang menyebut Arif Kurniawan sebagai salah satu penerima manfaat atau beneficial owner dari aktivitas perusahaan.
“Salah satu owner yang memperoleh keuntungan, beneficial owner,” kata Anang.
Informasi yang dipublikasikan Monitor Indonesia juga menyebutkan struktur kepemilikan saham PT BSJ terdiri atas PT Sumber Mas Mineral sebesar 70 persen dan PT Hamparan Investama Sukses sebesar 30 persen.
Arif Kurniawan disebut pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT BSJ berdasarkan informasi yang mengutip laporan konservasi mineral 2024.
Selain dugaan aktivitas pertambangan setelah IUP berakhir, penyidik juga mendalami dugaan manipulasi dokumen persyaratan pertambangan, mulai dari studi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), hasil eksplorasi hingga Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Kejagung turut mendalami dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses perizinan dan pemberian uang kepada penyelenggara negara untuk memuluskan persetujuan dokumen pertambangan.
Penyidik juga menelusuri dugaan penggunaan dokumen IUP untuk menjual hasil tambang seolah-olah berasal dari wilayah izin yang sah.
Aktivitas pertambangan PT BSJ juga menjadi perhatian terkait dugaan kegiatan di kawasan hutan lindung.
Informasi yang dipublikasikan Monitor Indonesia dengan mengutip hasil pemeriksaan BPK tahun 2024 menyebut adanya aktivitas pertambangan PT BSJ di kawasan hutan lindung dan di luar area Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) seluas 225,96 hektare.
Temuan tersebut berkaitan dengan kesesuaian lokasi pertambangan terhadap batas konsesi dan persetujuan penggunaan kawasan hutan. Namun, dokumen pemeriksaan BPK secara lengkap masih diperlukan untuk memastikan rincian temuan tersebut.
Dalam pengembangan perkara, Kejagung sebelumnya melakukan penggeledahan di enam lokasi di Jakarta pada 5 November 2026. Lokasi tersebut meliputi sebuah rumah di Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, kantor perusahaan di APL Tower Central Park, serta kantor PT DDR di kawasan Mid Plaza dan SCBD, Jakarta Pusat.
Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan uang tunai Rp11,2 miliar dan Rp595 juta. Total uang yang ditemukan mencapai Rp11,795 miliar.
Penyidik juga menyita sejumlah dokumen, telepon genggam, laptop, CPU dan server yang diduga berkaitan dengan aktivitas operasional serta transaksi perusahaan.
Penggeledahan kemudian berlanjut di sejumlah lokasi di Sulawesi Tenggara pada 9 November 2026. Penyidik mendatangi kantor PT ANI, PT KAA, PT AMI dan PT AMID, serta sejumlah lokasi pertambangan di Konawe Utara dan Buton Tengah.
Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita dokumen perizinan dan kegiatan pertambangan, termasuk RKAB dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), serta barang bukti elektronik.
Seluruh barang bukti tersebut akan diteliti untuk mengungkap keterkaitannya dengan aktivitas perusahaan dan dugaan tindak pidana yang sedang disidik.
Kejagung juga telah meminta penghitungan kepada auditor untuk mengetahui potensi kerugian keuangan negara akibat perkara tersebut. Hingga pengumuman penetapan tersangka korporasi, besaran kerugian negara belum diumumkan.
Anang menegaskan penyidikan masih terus berlanjut. Kejagung membuka kemungkinan menetapkan pihak lain sebagai tersangka apabila ditemukan bukti keterlibatan dan pertanggungjawaban pidana.
“Ke depan, proses penyidikan tetap berlanjut. Bukan tidak mungkin nanti ke depannya kepada pihak-pihak yang menurut penyidik bisa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana,” ujarnya.
Penetapan PT BSJ sebagai tersangka korporasi menjadi bagian dari pengusutan lebih luas terhadap tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.
Penyidik kini menelusuri aktivitas pertambangan, proses perizinan, hubungan antarkorporasi, hingga pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut.
Perkara ini masih berada dalam tahap penyidikan. Pembuktian atas dugaan tindak pidana dan pertanggungjawaban masing-masing pihak selanjutnya akan diuji melalui proses peradilan.
Perdetiknews.com akan terus mengikuti perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.
Editor: Ixan
Tinggalkan Balasan