“Tahun depan sudah mulai jalan dengan anggaran kurang lebih Rp116 miliar. Ada delapan lantai, terus bagian belakangnya juga kita renovasi. Kita berharap tahun 2027 itu sudah semuanya selesai,” kata ASR saat diwawancarai awak media, Kamis (12/11/2026).
Menurut ASR, keberadaan gedung baru tersebut akan memungkinkan lebih dari 100 kamar yang selama ini belum beroperasi dapat difungsikan untuk melayani pasien.
“Nanti semuanya ada 100 sekian kamar yang belum beroperasi. Maka pada saat tahun depan, semua kamar ini akan kita operasikan. Makanya kita rombak total,” ujarnya.
Pembangunan ini menjadi perhatian karena RSUD Bahteramas merupakan rumah sakit rujukan utama di Sulawesi Tenggara. Ketika kapasitas ruang perawatan terbatas, pasien yang membutuhkan penanganan lanjutan bisa menghadapi antrean untuk mendapatkan kamar.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, dr. Andi Edy Surahmat, menjelaskan bahwa anggaran Rp116 miliar tersebut secara khusus dialokasikan untuk pembangunan fisik gedung baru. Anggaran itu tidak termasuk pengadaan alat kesehatan.
Ia mengatakan, salah satu persoalan yang dihadapi RSUD Bahteramas adalah tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) yang telah melampaui kapasitas tersedia.
Kondisi tersebut menyebabkan antrean pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD), terutama ketika rumah sakit belum memiliki ruang perawatan yang cukup untuk menampung pasien yang membutuhkan rawat inap.
“Jadi banyak antrean yang masyarakat dengarkan di IGD itu bukan persoalan tidak ada pelayanan dokternya atau tidak ada alat kesehatannya, tapi karena tempat tidur yang tidak memadai,” jelas dr. Andi Edy Surahmat.
Karena itu, gedung baru delapan lantai dirancang untuk menambah lebih dari 100 tempat tidur. Selain ruang rawat inap, fasilitas pelayanan intensif juga menjadi bagian penting dalam pengembangan tersebut.
Di antaranya Instalasi Gawat Darurat (IGD), Intensive Care Unit (ICU), serta Intensive Coronary Care Unit (ICCU). Fasilitas ini disiapkan untuk memperkuat penanganan pasien dengan kondisi kritis yang membutuhkan pengawasan dan perawatan khusus.
Ketersediaan ruang ICU dan ICCU menjadi perhatian tersendiri karena pasien dengan gangguan kesehatan serius membutuhkan peralatan medis yang lebih canggih serta tenaga kesehatan dengan kompetensi khusus.
Di samping pembangunan gedung baru, sejumlah ruangan pada bangunan lama RSUD Bahteramas juga akan diperbaiki agar kembali layak digunakan untuk mendukung pelayanan pasien.
Pengembangan ruang rawat inap juga diarahkan mengikuti standar Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dari Kementerian Kesehatan.
dr. Andi Edy Surahmat menjelaskan, standar tersebut mengatur sejumlah aspek kenyamanan pasien. Mulai dari jumlah tempat tidur yang diupayakan maksimal empat dalam satu ruangan, pengaturan suhu, ketersediaan kamar mandi dalam, hingga penggunaan tirai pembatas.
Dengan fasilitas yang lebih memadai, pasien diharapkan mendapatkan ruang perawatan yang lebih nyaman dan memenuhi standar pelayanan kesehatan.
Namun, pembangunan gedung rumah sakit saja tidak cukup. Di balik fasilitas modern, dibutuhkan tenaga medis yang memiliki kompetensi untuk memberikan pelayanan sesuai kebutuhan pasien.
Hal inilah yang juga menjadi perhatian ASR. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berupaya memperkuat ketersediaan dokter spesialis dan subspesialis melalui program pendidikan dan beasiswa tenaga medis.
Dalam sambutannya pada peringatan Hari Kesehatan Nasional, ASR menyampaikan bahwa pemerintah membuka kesempatan bagi tenaga medis untuk melanjutkan pendidikan, termasuk melalui fasilitas beasiswa.
Namun, ada komitmen yang harus dipenuhi penerima beasiswa. Setelah menyelesaikan pendidikan, mereka diwajibkan kembali ke Sulawesi Tenggara untuk mengabdikan keahliannya kepada masyarakat.
“Bagi mereka yang mendapatkan beasiswa tersebut, maka dia harus kembali ke Sulawesi Tenggara untuk mengabdi di Sulawesi Tenggara,” kata ASR.
Komitmen tersebut sejalan dengan kebutuhan pemerataan dokter spesialis di berbagai kabupaten dan kota. Sebab, ketersediaan tenaga medis dengan kompetensi tertentu masih menjadi tantangan dalam pengembangan pelayanan kesehatan daerah.
dr. Andi Edy Surahmat mengungkapkan, program beasiswa dokter belum dapat direalisasikan pada 2026 karena terdapat ketidaksesuaian dengan regulasi yang diterbitkan.
Meski demikian, Dinas Kesehatan berupaya mengusulkan kembali program tersebut pada 2027 melalui pembahasan bersama DPRD Sulawesi Tenggara.
Menurutnya, kebutuhan dokter spesialis harus disesuaikan dengan fasilitas dan alat kesehatan yang tersedia di daerah.
Ia mencontohkan, sejumlah rumah sakit telah mendapatkan bantuan alat kesehatan dari Kementerian Kesehatan, seperti Cath Lab dan CT Scan. Namun, keberadaan peralatan tersebut membutuhkan tenaga medis yang memiliki kompetensi khusus untuk mengoperasikannya.
Cath Lab, misalnya, merupakan fasilitas untuk pelayanan kateterisasi jantung. Pengoperasiannya tidak cukup hanya mengandalkan dokter spesialis jantung umum, tetapi membutuhkan dokter jantung intervensi yang telah menjalani pendidikan lanjutan.
Saat ini, Sulawesi Tenggara baru memiliki dua dokter jantung intervensi, masing-masing satu di Baubau dan satu di Kendari.
Karena itu, pemerintah mendorong pendidikan dokter spesialis dan subspesialis dengan mempertimbangkan kebutuhan fasilitas kesehatan di daerah.
Prioritas pengembangan tenaga medis diarahkan pada bidang KJSU-KIA, yakni kanker, jantung, kesehatan ibu dan anak, serta uronefrologi atau pelayanan kesehatan ginjal.
Bidang tersebut menjadi perhatian karena berkaitan dengan penyakit yang memiliki tingkat kesakitan dan kematian cukup tinggi.
ASR berharap, pembangunan infrastruktur kesehatan dan penguatan tenaga medis dapat berjalan beriringan. Dengan begitu, fasilitas yang tersedia benar-benar mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.
“Kita berharap ke depan tenaga-tenaga medis kita sudah siap dan Sulawesi Tenggara sudah tidak lagi merujuk kepada daerah atau provinsi lain apabila layanan ini sudah siap,” ungkapnya.
Selain memperkuat rumah sakit rujukan, ASR juga memberikan perhatian kepada masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan kepulauan. Bagi warga di daerah tersebut, mendapatkan pelayanan kesehatan bukan hanya persoalan jarak, tetapi juga ketersediaan transportasi yang memadai.
Dalam kondisi darurat, perjalanan membawa pasien menggunakan perahu nelayan atau kapal kecil tentu membutuhkan penanganan khusus, terutama ketika pasien harus segera mendapatkan perawatan di rumah sakit dengan fasilitas lebih lengkap.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah menyiapkan layanan ambulans darat dan laut gratis.
ASR menyebut, ambulans darat yang disiapkan mencakup 26 unit milik ASR yang telah tersedia sejak 2023 di kabupaten dan kota, serta didukung kerja sama dengan layanan ambulans lainnya.
Sementara untuk wilayah perairan, pemerintah menyiapkan lima unit ambulans laut pada tahap awal. ASR juga menyampaikan rencana penambahan empat unit ambulans laut berukuran besar pada tahun berikutnya.
“Untuk yang laut itu tahun ini siap ada lima. Jadi nanti dari laut kita berharap semua masyarakat yang berada di pesisir-pesisir itu akan terlayani. Tidak ada lagi yang pakai sampan, yang pakai perahu. Semua nanti akan dilayani oleh ambulans laut,” ujar ASR.
Armada tersebut direncanakan menjangkau kabupaten dan kota yang memiliki wilayah pesisir serta kebutuhan rujukan antarpulau.
dr. Andi Edy Surahmat menjelaskan, transportasi rujukan bagi masyarakat pesisir harus memiliki fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan medis pasien.
Menurutnya, pemindahan pasien dari wilayah kepulauan tidak bisa hanya mengandalkan kapal katinting atau perahu nelayan biasa. Dibutuhkan sarana khusus yang memungkinkan pasien mendapatkan pelayanan selama perjalanan menuju fasilitas kesehatan rujukan.
Ia menegaskan, arahan Gubernur ASR mengenai layanan ambulans tersebut adalah gratis. Tidak boleh ada biaya tambahan yang dibebankan kepada masyarakat, baik untuk ambulans darat maupun ambulans laut.
“Tidak boleh ada pembiayaan apa pun dari ambulans yang Bapak Gubernur sudah siapkan, baik itu ambulans laut maupun ambulans darat. Kami gratiskan,” tegasnya.
Masyarakat yang menemukan adanya permintaan pembayaran, termasuk dengan alasan pembelian bahan bakar atau biaya perjalanan, diminta segera melaporkannya kepada Dinas Kesehatan.
Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke kantor Dinas Kesehatan maupun melalui saluran SP4N-LAPOR!.
Dinas Kesehatan juga sedang menyiapkan nomor hotline khusus yang lebih mudah diingat masyarakat. Nomor tersebut akan diperbarui agar warga dari berbagai pelosok Sulawesi Tenggara dapat lebih mudah menghubungi petugas ketika membutuhkan layanan rujukan.
Tidak berhenti pada penyediaan armada, Dinas Kesehatan juga tengah mengkaji sistem koordinasi terpadu untuk seluruh layanan ambulans gratis.
Selama ini, sejumlah layanan ambulans masih bergerak secara terpisah melalui yayasan atau kelompok tertentu. Ke depan, layanan tersebut diharapkan dapat dikoordinasikan melalui satu pusat pelayanan sehingga proses penjemputan pasien lebih mudah dan terarah.
Bahkan, muncul gagasan untuk mengembangkan aplikasi seperti layanan transportasi daring. Melalui sistem tersebut, masyarakat nantinya dapat mengajukan permintaan bantuan, sementara petugas bisa mengetahui lokasi pasien untuk mempercepat proses penjemputan.
Gagasan aplikasi tersebut masih dalam tahap kajian. Dinas Kesehatan ingin memastikan sistem yang dipilih benar-benar mudah digunakan masyarakat dan mampu menjangkau wilayah Sulawesi Tenggara yang memiliki karakteristik geografis pesisir dan kepulauan.
Di luar penguatan fasilitas rumah sakit dan layanan rujukan, pemerintah juga memperkuat upaya pencegahan serta penanganan penyakit menular.
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara mendorong pemerintah kabupaten dan kota, terutama melalui Puskesmas, untuk lebih aktif melakukan pelacakan atau tracking terhadap masyarakat yang terindikasi mengalami penyakit menular.
Salah satu perhatian utama adalah tuberkulosis (TBC). Menurut dr. Andi Edy Surahmat, penanganan TBC membutuhkan keterlibatan aktif petugas kesehatan hingga ke lingkungan tempat tinggal pasien.
Petugas tidak hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan, tetapi harus turun langsung melakukan pelacakan terhadap orang-orang yang memiliki kontak erat dengan pasien.
“Tracking itu kita jemput bola. Begitu ada terindikasi tuberkulosis, kita langsung datangi rumahnya,” jelasnya.
Anggota keluarga maupun orang yang telah terpapar dan memenuhi indikasi medis juga dapat diberikan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT).
Selain TBC, penanganan malaria turut diperkuat melalui penggunaan Rapid Diagnostic Test (RDT). Fasilitas pemeriksaan tersebut telah diberikan kepada petugas kesehatan agar masyarakat yang mengalami gejala mengarah pada malaria dapat segera menjalani pemeriksaan.
Langkah ini diharapkan mempercepat deteksi kasus sekaligus mencegah penyebaran penyakit di lingkungan masyarakat.
Sementara itu, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kondisi kesehatan juga dilakukan melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
dr. Andi Edy Surahmat menyampaikan, capaian CKG di Sulawesi Tenggara telah mencapai sekitar 64 persen dari total penduduk yang menjadi sasaran pemeriksaan berdasarkan data yang dipaparkannya dalam wawancara bersama awak media.
Sulawesi Tenggara juga memperoleh penghargaan sebagai provinsi terbaik di kawasan Indonesia Tengah dalam pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis bagi anak-anak usia sekolah.
Penghargaan tersebut menjadi salah satu capaian dalam pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan yang bertujuan mendorong masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini.
Bagi ASR, pembangunan kesehatan harus dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya menghadirkan gedung rumah sakit yang lebih besar, tetapi juga memastikan ketersediaan dokter, alat kesehatan, transportasi rujukan, serta pelayanan pencegahan penyakit.
Dalam sambutannya pada peringatan Hari Kesehatan Nasional, ASR turut mengingatkan masyarakat untuk membangun kebiasaan hidup sehat, termasuk memperhatikan pola makan dan menjaga pikiran.
“Kesehatan itu diawali dari meja. Tetapi selain itu, kesehatan itu diawali oleh pikiran kita. Kalau pikiran kita sehat, insyaallah hati kita juga sehat. Maka apa yang kita makan itu nanti akan bermanfaat buat kesehatan kita,” tutur ASR.
Dari pembangunan gedung baru delapan lantai RSUD Bahteramas senilai Rp116 miliar, penguatan dokter spesialis, hingga penyediaan ambulans darat dan laut gratis, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berupaya memperluas akses pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Targetnya bukan sekadar menghadirkan fasilitas kesehatan yang lebih megah, melainkan memastikan masyarakat di perkotaan, pedesaan, pesisir, hingga kepulauan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan pelayanan medis.
Dengan penguatan fasilitas dan tenaga kesehatan tersebut, ASR menargetkan Sulawesi Tenggara semakin mampu menangani kebutuhan pelayanan medis di daerah sendiri dan mengurangi ketergantungan rujukan pasien ke luar provinsi.
Editor: Ixan – Advertorial
Tinggalkan Balasan