JAKARTA, – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah meresmikan aturan baru yang melegalkan pelaksanaan ibadah umrah secara mandiri.
Keputusan ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU).
Dalam salinan UU terbaru tersebut, Pasal 86 Ayat 1 diubah untuk memberikan opsi bagi jemaah untuk tidak selalu menggunakan jasa Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Sebelumnya, beleid di Indonesia secara ketat mengatur bahwa umrah hanya dapat dilakukan melalui PPIU berizin. Namun, kini terdapat tiga opsi resmi bagi masyarakat untuk melaksanakan ibadah umrah.
Bunyi Pasal 86 Ayat 1 (huruf b) yang baru menyatakan:




Tinggalkan Balasan