“Perjalanan Ibadah Umrah dilakukan: a. melalui PPIU; b. secara mandiri; atau c. melalui Menteri,” demikian bunyi pasal tersebut yang dikutip pada Jumat (24/10/2025).
Keputusan pelegalan umrah mandiri ini disambut gembira oleh banyak umat Muslim Indonesia, yang selama ini menghadapi ketidakjelasan status legalitas umrah tanpa agen resmi.
Aturan baru ini juga menyelaraskan regulasi domestik dengan kebijakan Arab Saudi yang telah lama mengizinkan orang asing pemegang visa turis untuk berumrah.
Namun, di kalangan asosiasi travel umrah, aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran besar.
Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI), Zaky Zakaria Anshary, mengungkapkan bahwa pasal baru tersebut membuat ribuan pelaku usaha travel syok.
“Keputusan ini seperti petir di siang bolong bagi ribuan pelaku PPIU/PIHK yang telah berinvestasi besar, patuh membayar pajak, menjalani sertifikasi dan audit rutin, serta menyediakan lapangan kerja,” kata Zaky dalam keterangan pers, Kamis (23/10/2025).
Zaky menekankan, sejak dahulu, regulasi di Indonesia mewajibkan penyelenggaraan umrah hanya dapat dilakukan oleh badan usaha resmi yang terakreditasi dan diawasi ketat oleh pemerintah.
Ia khawatir, dengan dibukanya opsi umrah mandiri, banyak perusahaan travel dan umrah akan kehilangan pangsa pasar secara signifikan dan berpotensi gulung tikar.
Aturan baru ini dinilai membuka peluang bagi jemaah untuk berumrah tanpa melalui lembaga yang berizin resmi untuk pertama kalinya. (red)



Tinggalkan Balasan