Oleh: Tony Rosyid – Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
Selasa pagi, 28 Juli 2026, saya menjadi narasumber di Radio Dakta. Keesokan harinya, Rabu pagi, 29 Juli 2026, saya kembali on air di Radio Rasil.
Dalam kedua wawancara tersebut, saya menyampaikan bahwa SMRC baru merilis hasil survei mengenai tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto. Angkanya berada di kisaran 51 persen, turun jauh dibandingkan November 2025 yang masih berada di angka 80 persen dan Maret 2026 yang masih sekitar 70 persen.
Saat itu saya mengatakan, jika SMRC merilis survei mengenai elektabilitas Prabowo, hasilnya berpotensi menimbulkan guncangan politik.
Ternyata, pada Rabu malam, 29 Juli 2026, SMRC benar-benar mempublikasikan hasil survei elektabilitas. Bukan hanya SMRC, tetapi juga Indikator Politik Indonesia.
Hasil kedua survei tersebut menunjukkan pola yang hampir sama: elektabilitas Presiden Prabowo Subianto berada jauh di bawah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang juga merupakan kader Partai Gerindra.
Sebelum membahas dampak politik dari hasil survei ini, muncul satu pertanyaan yang sering diajukan masyarakat: siapa yang berada di balik SMRC dan Indikator? Siapa yang membiayai kedua lembaga survei tersebut?
Siapa pun pihak yang menjadi penyandang dana, hal itu tidak serta-merta mengurangi validitas maupun objektivitas hasil survei selama metodologi yang digunakan memenuhi standar ilmiah.
Namun demikian, pertanyaan tersebut tetap penting untuk membaca kemungkinan adanya strategi politik yang sedang dimainkan serta arah dan target yang ingin dicapai. Ini merupakan upaya memahami dinamika politik yang berlangsung di balik layar.
SMRC dan Indikator melakukan survei menggunakan beberapa simulasi, baik semi terbuka maupun tertutup. Dalam simulasi semi terbuka, hasilnya menunjukkan Prabowo tertinggal cukup jauh dari Dedi Mulyadi.
SMRC (5–19 Juli 2026):
- Dedi Mulyadi: 35 persen
- Prabowo Subianto: 14,5 persen
- Anies Baswedan: 8,2 persen
- Gibran Rakabuming Raka: 7,7 persen
- Agus Harimurti Yudhoyono (AHY): 4,9 persen
- Ganjar Pranowo: 4,2 persen
Indikator Politik Indonesia (14–24 Juli 2026):
- Dedi Mulyadi: 32,4 persen
- Prabowo Subianto: 18,8 persen
- Anies Baswedan: 11,6 persen
- Gibran Rakabuming Raka: 5,9 persen
- AHY: 5,8 persen
- Ganjar Pranowo: 4,5 persen
Kedua survei tersebut sama-sama menempatkan Dedi Mulyadi di posisi teratas.
Pertanyaannya, apakah capaian tersebut merupakan hasil dari kinerja Dedi Mulyadi semata, atau ada kekuatan politik yang sedang bekerja di belakang layar?
Beredar rumor bahwa Dedi Mulyadi mulai berseteru dengan sebagian elite Gerindra. Bahkan muncul kabar bahwa ia berpeluang kembali ke Partai Golkar.
Ketua Umum Golkar saat ini adalah Bahlil Lahadalia, yang dikenal sebagai salah satu tokoh dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Jika informasi tersebut benar, tentu bukan sesuatu yang dapat dianggap sebagai kebetulan semata.
Apakah Elektabilitas Masih Bisa Berubah?
Jawabannya tentu bisa.
Namun, pengalaman politik menunjukkan bahwa ketika elektabilitas seorang petahana mengalami tren penurunan dalam waktu yang cukup panjang, proses pemulihannya tidak mudah.
Bukan tidak mungkin untuk bangkit, tetapi tantangannya sangat besar.
Penurunan tingkat kepuasan publik, kepercayaan, ekspektasi, dan elektabilitas secara bersamaan dapat menjadi tantangan serius bagi posisi politik Prabowo.
Turunnya kepuasan dan elektabilitas Presiden Prabowo berpotensi membawa sejumlah konsekuensi politik.
Pertama, kekuasaan akan semakin kehilangan kepercayaan (trust) dan legitimasi di mata publik.
Kedua, kelompok-kelompok politik di luar pemerintahan akan semakin terdorong melakukan konsolidasi yang lebih intensif.
Ketiga, para pendukung yang selama ini bersikap moderat, pragmatis, maupun oportunis mulai diliputi keraguan. Tidak tertutup kemungkinan muncul pergeseran dukungan dari sebagian kalangan yang selama ini berada di lingkaran kekuasaan.
Dalam sejarah politik, melemahnya kekuasaan sering kali diikuti oleh munculnya perpecahan internal dan perpindahan loyalitas.
Keempat, tiga kondisi tersebut berpotensi memunculkan kepanikan politik yang kemudian melahirkan berbagai keputusan atau kebijakan yang bersifat reaktif dan berisiko menjadi blunder.
Menghadapi situasi tersebut, Presiden Prabowo dan lingkaran Istana perlu mengambil langkah-langkah strategis, bahkan jika diperlukan langkah yang bersifat radikal.
Apabila merasa situasi masih aman dan tidak segera melakukan koreksi, tantangan politik dapat berkembang menjadi ancaman yang lebih nyata.
Langkah pertama adalah melakukan penyegaran di struktur pemerintahan dengan menghadirkan sumber daya manusia yang lebih profesional, baik di kementerian, lembaga negara, maupun BUMN.
Termasuk, menurut penulis, melakukan regenerasi di institusi Polri dan TNI melalui pergantian Kapolri dan Panglima TNI yang telah cukup lama menjabat, sebagai bagian dari upaya penyegaran organisasi.
Langkah kedua adalah memperluas basis politik pemerintahan dengan mengajak kekuatan politik yang selama ini berada di luar koalisi.
Dua kekuatan besar yang dimaksud adalah PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu legislatif serta Anies Baswedan sebagai tokoh dengan basis pendukung yang signifikan.
Penulis mengusulkan agar PDIP diberikan tiga hingga lima kursi menteri. Konsekuensinya, jika PDIP tetap menolak bergabung selama figur-figur yang dekat dengan Jokowi masih berada di lingkaran Istana, maka Presiden harus mengambil keputusan politik yang tidak mudah.
Selain itu, penulis juga mengemukakan gagasan agar Anies Baswedan diberi posisi strategis, seperti Menteri Sekretaris Negara atau Sekretaris Kabinet.
Menurut penulis, Anies memiliki kapasitas untuk mengoordinasikan kementerian dan lembaga negara agar bekerja lebih efektif dan profesional.
Meski demikian, langkah tersebut diperkirakan tidak mudah diwujudkan karena kemungkinan adanya penolakan dari berbagai pihak, termasuk dari internal pemerintahan sendiri.
Seorang pemimpin akan selalu dihadapkan pada tantangan. Tantangan yang paling berat adalah ketika harus memilih di antara berbagai dilema politik.
Jika dilema tersebut tidak segera diselesaikan, posisi politik seorang pemimpin dapat terus melemah hingga akhirnya kehilangan kekuatan.
Pertanyaannya, apakah Presiden Prabowo akan mengambil keputusan tegas dalam menghadapi berbagai dilema tersebut, terutama yang berkaitan dengan dinamika politik di sekitar “Geng Solo”?
Sumber: Rmol.id
Tinggalkan Balasan