Prabowo menegaskan Indonesia tetap terbuka terhadap investor di sektor pertambangan. Namun, investasi harus memberikan manfaat yang lebih besar kepada rakyat Indonesia.
“Keuntungan harus sebagian besar diberikan kepada rakyat Indonesia,” menjadi pesan utama Presiden dalam arah kebijakan tersebut.
Pernyataan ini menjadi sinyal perubahan pendekatan pemerintah terhadap pengelolaan kekayaan mineral nasional.
Selama ini, investasi pertambangan, termasuk industri nikel, banyak melibatkan perusahaan swasta dan investor asing. Pemerintah kini menginginkan agar manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam lebih besar dinikmati negara.
Menariknya, gagasan pembagian hasil pertambangan 70:30 sebenarnya bukan isu baru.
Pada awal 2026, sejumlah media nasional melaporkan bahwa pemerintah pernah membahas skema pembagian bruto untuk sektor mineral dan batu bara.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung sempat menyampaikan adanya pembahasan mengenai skema tersebut, yakni 70 persen hasil produksi diberikan kepada pemerintah dan 30 persen kepada operator tambang.
Namun, pada Juni 2026, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan proposal tersebut telah dibatalkan setelah melalui konsultasi dengan Presiden Prabowo.
Karena itu, pernyataan terbaru Presiden perlu dibaca secara hati-hati. Belum dapat dipastikan apakah pemerintah akan menghidupkan kembali skema pembagian bruto 70:30 atau menyiapkan mekanisme baru melalui penguasaan saham, peningkatan penerimaan negara, maupun pengaturan keuntungan usaha.
Bagi Sulawesi Tenggara, pernyataan Presiden ini bukan sekadar wacana politik ekonomi nasional.
Provinsi ini merupakan salah satu kawasan penting dalam industri nikel Indonesia. Aktivitas pertambangan dan pengolahan mineral melibatkan banyak perusahaan, kawasan industri, smelter, kontraktor, serta tenaga kerja.
Jika kebijakan tersebut diterjemahkan menjadi regulasi baru, perusahaan pemegang IUP dan investor industri nikel perlu mencermati konsekuensinya.
Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana pemerintah menghitung 70 persen keuntungan negara? Apakah berdasarkan penerimaan negara, nilai produksi bruto, laba bersih, dividen, atau kombinasi beberapa instrumen?
Perbedaan metode penghitungan tersebut akan menghasilkan konsekuensi yang sangat berbeda bagi perusahaan pertambangan.
Pemerintah juga harus menjelaskan bagaimana posisi perusahaan yang telah memiliki kontrak investasi, perjanjian jangka panjang, serta komitmen pembangunan fasilitas pengolahan.
Jangan sampai kebijakan untuk memperbesar manfaat negara justru melahirkan ketidakpastian hukum yang mengganggu investasi.
Persoalan terbesar industri pertambangan Indonesia sesungguhnya bukan hanya soal besarnya produksi dan nilai ekspor.
Masyarakat di sekitar kawasan tambang juga berhak memperoleh manfaat nyata berupa lapangan pekerjaan, pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi lokal, perlindungan lingkungan dan pelayanan publik yang lebih baik.
Di Sulawesi Tenggara, pertanyaan mengenai seberapa besar manfaat industri nikel yang benar-benar dirasakan masyarakat masih relevan untuk terus diawasi.
Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan aktivitas pertambangan tidak hanya menghasilkan angka investasi yang besar, tetapi juga meninggalkan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah penghasil.
Pernyataan Prabowo kini menjadi ujian bagi pemerintah sendiri. Jika negara ingin memperoleh bagian lebih besar dari kekayaan tambang, transparansi pengelolaan, kepastian hukum dan pengawasan penerimaan harus diperkuat.
Sebab, kekayaan alam Indonesia tidak boleh hanya terlihat besar dalam laporan produksi, sementara masyarakat di sekitar tambang masih menunggu kesejahteraan.
Editor: Ixan
Tinggalkan Balasan