SEMARANG – Tim Pembina Samsat Nasional yang terdiri dari Polri, Jasa Raharja, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi menyepakati penguatan transformasi digital dalam pelayanan publik. Langkah ini diambil untuk menghadirkan layanan administrasi kendaraan dan pembayaran pajak yang lebih mudah, cepat, dan terintegrasi bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
Kesepakatan tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan Komitmen dan Program Kerja Pembina Samsat Tahun 2026 dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pembina Samsat Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (22/4/2026).
Kakorlantas Polri, Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, saat membuka acara menegaskan bahwa sinergi tiga pilar Samsat adalah kunci utama untuk memastikan masyarakat tidak mengalami kendala saat menunaikan kewajiban pajaknya.
“Transformasi pelayanan publik harus terus didorong. Jangan sampai masyarakat yang mau bayar pajak mengalami kesulitan. Sinergi tiga pilar harus dijaga agar tidak terjadi konflik,” tegas Irjen Pol. Agus Suryonugroho.
Dalam forum yang sama, Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, mengungkapkan bahwa pihaknya menginisiasi tiga poin transformasi penting untuk menjawab tantangan zaman. Ketiga poin tersebut meliputi integrasi data, perubahan pola layanan dari pasif menjadi proaktif, serta penciptaan layanan yang tanpa hambatan (seamless).
“Bagaimana menyatukan data sehingga menjadi satu kesatuan aksi. Kemudian, mengubah pola yang sebelumnya reaktif menjadi proaktif, serta menghadirkan layanan yang mudah, presisi, cepat, dan murah,” jelas Awaluddin.
Ia menambahkan, sebagai bagian dari ekosistem Danantara Indonesia, Jasa Raharja berkomitmen menjadikan digitalisasi sebagai instrumen utama untuk meningkatkan kualitas perlindungan sosial dan layanan publik secara berkelanjutan.
Senada dengan hal tersebut, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Drs. Agus Fatoni, menekankan perlunya terobosan di tingkat daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Inovasi seperti Samsat Keliling, Samsat Malam, hingga layanan jemput bola dinilai efektif dalam meningkatkan pendapatan daerah sekaligus memberikan kemudahan akses bagi masyarakat.
Rakor ini dihadiri oleh seluruh jajaran strategis, termasuk Dirlantas Polda, Kepala Bapenda, dan Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja dari seluruh provinsi di Indonesia. Transformasi digital ini diharapkan menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memberikan kemudahan administrasi kendaraan sekaligus memastikan perlindungan sosial yang optimal bagi seluruh warga negara.
Tinggalkan Balasan