KENDARI — Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka (ASR), menegaskan bahwa lompatan pembangunan dan kemajuan daerah tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan teknis pemerintah semata. Pembangunan yang kokoh membutuhkan pijakan moral, spiritual, serta restu dan arahan dari para alim ulama.
Hal tersebut disampaikan ASR saat menghadiri Pengukuhan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Khidmat 2026–2031 di Masjid Agung Al-Kautsar Kendari, Selasa (21/7/2026).
Acara yang dipimpin langsung oleh Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah, Drs. KH. Abdul Manan Gani, ini mengusung tema Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Keumatan Menuju Sulawesi Tenggara yang Aman, Sejahtera, dan Religius.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini tengah fokus menjalankan berbagai program pembangunan untuk mewujudkan Sultra yang maju, aman, sejahtera, dan religius. Berbagai program strategis ini akan berjalan jauh lebih optimal apabila mendapat dukungan penuh dan peran aktif para alim ulama,” tegas ASR.
Sebagai kepala daerah, ASR menempatkan MUI Sultra pada posisi krusial sebagai mitra strategis pemerintah. Menurutnya, ulama bukan sekadar penasihat, melainkan jembatan komunikasi utama antara pemerintah dan rakyat.
ASR berharap kepengurusan MUI Sultra yang baru dapat terus memberikan masukan, pertimbangan, serta membimbing akidah dan akhlak masyarakat agar iklim pembangunan di Sultra tetap berada dalam koridor yang sejuk dan harmonis.
Dalam kesempatan tersebut, ASR juga memberikan arahan tegas mengenai pentingnya menjaga independensi lembaga keagamaan. Ia meminta seluruh pihak untuk tidak mencampuradukkan urusan agama dengan kepentingan politik praktis yang berpotensi memecah belah persatuan.
“Saya ingin menyampaikan, manakala agama dicampuradukkan dengan politik maka akan terjadi perpecahan dan perkotak-kotakan,” ujar ASR menohok.
Ia mengingatkan agar masjid tetap dijaga kesuciannya sebagai rumah ibadah, pusat pembinaan moral, dan ruang pemersatu umat, bukan dijadikan panggung politik.
ASR mengapresiasi komposisi kepengurusan MUI Sultra 2026–2031 yang merangkul berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam besar, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Kebersamaan ini dinilainya sebagai kekuatan besar Pemprov Sultra untuk menjaga ketahanan sosial.
Di tengah tantangan zaman seperti maraknya judi online, penyalahgunaan narkoba, hoaks, hingga krisis moral di kalangan remaja, ASR optimistis sinergi antara Pemprov Sultra dan MUI akan mampu menjadi benteng pertahanan yang kokoh.
Selain membina moral, ASR juga mendorong MUI Sultra untuk aktif menggerakkan roda ekonomi keumatan, mulai dari pengembangan produk halal, pendampingan UMKM berbasis syariah, hingga peningkatan literasi keuangan syariah di bumi Anoa. (red)
Tinggalkan Balasan