Mereka melarangnya mengambil gambar dengan dalih area itu “daerah sensitif,” lalu memaksa Deden membuka ponselnya dan menghapus seluruh video yang telah direkam.

Deden menyebutkan bahwa tindakan tersebut dilakukan atas permintaan pihak KPK. Setelah video dihapus, petugas kembali memeriksa ponsel Deden untuk memastikan tidak ada lagi materi liputan yang tersisa.

IJTI Sulawesi Tenggara mengecam keras tindakan otoritas Bandara Haluoleo. Fadly Aksar menegaskan bahwa area check-in bandara adalah wilayah publik, dan menghalangi kerja jurnalis merupakan pelanggaran serius terhadap kemerdekaan pers.

IJTI Sultra menilai perbuatan Denny Arianto dapat dijerat Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum menghalangi kerja pers dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

Sebagai respons, IJTI Sultra menuntut pernyataan maaf terbuka dari pihak Bandara Haluoleo dan KPK. Mereka juga meminta investigasi menyeluruh dari Kementerian Perhubungan, Angkasa Pura I, KPK, dan Dewan Pers.

IJTI Sultra juga mengimbau seluruh jurnalis untuk melaporkan setiap bentuk intimidasi atau kekerasan yang dialami kepada organisasi profesi dan Dewan Pers, demi menjaga kebebasan pers. (Red)

65 / 100 Skor SEO