24.296 Orang Tewas dalam Kecelakaan 2025, Jasa Raharja Serukan Keselamatan Jadi Prioritas

Menurut Awaluddin, perusahaan angkutan memiliki posisi penting dalam membangun budaya keselamatan. Mulai dari kondisi armada, kompetensi pengemudi, pengaturan waktu kerja dan istirahat, hingga kepatuhan terhadap aturan operasional menjadi faktor yang berpengaruh terhadap keselamatan penumpang dan pengguna jalan.

“Keselamatan tentunya bukan hanya tanggung jawab satu institusi, melainkan tanggung jawab bersama,” ujar Awaluddin dalam pembukaan Munas XVII ORGANDA.

Jasa Raharja, kata dia, terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kepolisian, pemerintah daerah, ORGANDA, operator transportasi, fasilitas kesehatan dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Kolaborasi tersebut dilakukan melalui edukasi keselamatan, pemetaan risiko, forum lalu lintas dan angkutan jalan, hingga peningkatan kecepatan pelayanan bagi korban kecelakaan.

Awaluddin mengatakan Jasa Raharja juga terus melakukan transformasi layanan dengan menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai bagian penting dalam peningkatan kinerja perusahaan.

“Jasa Raharja tidak hanya hadir setelah risiko terjadi. Kami ingin mengambil peran sebelum, saat, dan setelah kecelakaan melalui upaya pencegahan, pelayanan yang cepat dan tepat, serta pendampingan kepada korban dan keluarga,” katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan menegaskan bahwa pembangunan transportasi tidak cukup hanya berorientasi pada konektivitas dan aksesibilitas. Keselamatan harus menjadi dasar dalam penyelenggaraan angkutan penumpang maupun logistik.

Aan mengungkapkan, berdasarkan data kepolisian yang disampaikannya, sebanyak 24.296 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sepanjang 2025.

Angka tersebut menunjukkan bahwa keselamatan jalan masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan keterlibatan seluruh pihak.

“Transportasi harus mampu membangun konektivitas antardaerah dan antarmoda sehingga memberikan akses yang lebih baik bagi kegiatan ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya. Namun, konektivitas tersebut harus dibangun dengan mengutamakan keselamatan,” ujar Aan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP ORGANDA Adrianto Djokosoetono mengatakan ORGANDA memiliki tanggung jawab memperjuangkan kepastian berusaha, kesetaraan perlakuan serta kebijakan transportasi yang dapat diterapkan secara efektif di lapangan.

Menurut Adrianto, peran ORGANDA tidak hanya menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat. Pengurus di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota juga perlu membangun hubungan yang konstruktif dengan pemerintah daerah.

“ORGANDA harus menjadi mitra pemerintah di setiap tingkatan. Kita tidak hanya menyampaikan persoalan, tetapi juga harus aktif berdiskusi, berkolaborasi, dan ikut menghasilkan solusi yang dapat diterapkan,” katanya.

Munas XVII ORGANDA mengangkat tema “ORGANDA Menjawab Disrupsi: Kepastian Regulasi, Kesetaraan Usaha, dan Keselamatan Transportasi untuk Angkutan Penumpang dan Logistik Berkelanjutan.”

Munas tersebut diharapkan menghasilkan kepengurusan dan rekomendasi yang mampu menjawab berbagai perubahan di sektor transportasi, sekaligus memperkuat kemitraan antara pemerintah dan pelaku usaha.

Pembukaan Munas turut dihadiri sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan transportasi, di antaranya Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Direktur Operasional Jasa Raharja Ariyandi, Direktur Utama PT Jasaraharja Putera Abdul Haris, Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan Yusuf Nugroho, Direktur Lalu Lintas Polda Kepulauan Riau Gathut Bowo Supriono, serta Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Leo Putra.

Editor Xan