Gubernur Sulteng Ungkap Sebagian Pihak yang Terlibat Kericuhan Matarape Warga Sultra

“Yang di Matarape itu, ASKON itu sebenarnya mereka itu kan di wilayah Morowali… eh, Konawe Utara, ya. Jadi bukan di wilayah kita. Tetapi mereka hanya menggunakan jalan hauling, pelabuhan, itu di daerah kita,” kata Anwar dalam keterangannya.

Anwar mengatakan, persoalan kemudian muncul ketika masyarakat meminta kompensasi atas dampak debu dari aktivitas kendaraan hauling.

Dalam proses negosiasi, kata dia, masyarakat meminta kompensasi sebesar Rp200 juta. Sementara pihak perusahaan disebut hanya menyanggupi Rp50 juta.

“Waktu tawar-menawar itu masyarakat menginginkan Rp200 juta. Tapi kemudian perusahaan hanya menyanggupi Rp50 juta. Nah, di sini mulai buntunya persoalan,” ujarnya.

Menurut Anwar, tidak tercapainya kesepakatan tersebut kemudian membuat masyarakat mengambil langkah menutup jalan.

“Karena tidak ada kesepakatan, maka masyarakat menutup jalan. Nah, setelah itu terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga berujung pada kejadian itu,” katanya.

Dalam keterangannya, Anwar juga menyebut informasi mengenai salah satu manajer ASKON bernama Yusuf yang disebutnya merupakan tenaga kerja asing (TKA).

Anwar mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, Yusuf telah lama berada di Indonesia dan telah menetap di wilayah Konawe Utara.

Namun, keterangan mengenai identitas dan status Yusuf tersebut merupakan informasi yang disampaikan gubernur dan masih perlu diverifikasi lebih lanjut.

Anwar menyebut persoalan komunikasi turut menjadi salah satu kendala dalam proses negosiasi.

“Penyampaian bahasa juga tidak terlalu fasih dan sebagainya, akhirnya tidak ada kesepakatan,” katanya.

Anwar mengatakan dirinya langsung berkoordinasi dengan Kapolres setelah situasi di Matarape berkembang.

Menurut dia, Kapolres kemudian mengambil sejumlah langkah pengamanan dan berkoordinasi dengan Polres Konawe Utara.

“Pada saat itu juga saya terus berkonsultasi dengan, berkoordinasi dengan Pak Kapolres, dan Pak Kapolres mengambil langkah-langkah. Kemudian juga menyampaikan, meminta bantuan dari Polres Konawe Utara,” ujar Anwar.

Menurut Anwar, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga situasi tetap kondusif.

Ia juga menyebut terdapat sejumlah perusahaan di wilayah Konawe Utara yang berbatasan dengan Sulawesi Tengah dan para TKA dari perusahaan-perusahaan tersebut turut diamankan ke Polda Sulawesi Tengah.

“Para TKA di semua, ada empat perusahaan di sana di Konawe Utara yang berbatasan dengan kita. Itu semua yang diamankan, yang dibawa ke Polda sekarang,” katanya.

Anwar juga mengungkap kondisi aktivitas perusahaan setelah insiden terjadi.

Menurut dia, tidak ada aktivitas perusahaan yang berjalan untuk sementara waktu. Kendaraan-kendaraan berat juga disebut tidak bergerak karena telah dipasangi garis polisi.

“Tidak ada sama sekali aktivitas sekarang ini di perusahaan-perusahaan itu karena perusahaan itu kebanyakan dari TKA yang ada di situ,” katanya.

“Yang kedua, kendaraan-kendaraan berat sekarang tidak ada yang bergerak, dipolisi line. Karena itu menjaga dulu, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” lanjutnya.

Anwar juga menyebut terdapat warga yang mengalami luka dalam kejadian tersebut.

Namun, berdasarkan informasi yang diterimanya, warga yang mengalami luka bukan warga Sulawesi Tengah, melainkan warga dari Konawe Utara.

“Di satu pihak masyarakat kita juga sepertinya kan ada yang luka. Kemarin itu menurut informasi yang saya dapat bukan dari warga Sulawesi Tengah. Itu warga dari Konawe Utara,” ujarnya.

Anwar juga mengatakan berdasarkan informasi yang diterimanya, sejumlah orang yang terlibat dalam kericuhan disebut berasal dari keluarga di Sulawesi Tenggara.

“Sehingga yang kemarin banyak ngamuk juga menurut informasi yang saya dapatkan itu dari keluarga kita yang ada di Sulawesi Tenggara,” katanya.

Keterangan tersebut masih berupa informasi yang diterima gubernur dan perlu dikonfirmasi kepada pihak kepolisian maupun pihak-pihak yang berada di lokasi kejadian.

Anwar kemudian menyinggung pengalamannya ketika masih menjabat sebagai bupati. Menurutnya, persoalan antara masyarakat dan perusahaan sebenarnya bukan hal baru, terutama ketika tuntutan masyarakat dan kemampuan perusahaan dalam memberikan kompensasi tidak menemukan titik temu.

“Sebenarnya tuntutan masyarakat itu selalu sederhana,” katanya.

Ia kemudian mencontohkan pengalaman di Bahodopi, termasuk ketika aktivitas industri pernah menghadapi persoalan dengan masyarakat.

“Dari dulu saya bupati itu sebenarnya sering. Di Bahodopi dulu bahkan IMIP itu, Bintang Delapan dulu, semua kantornya dirusak dan sebagainya. Itu hanya karena persoalan-persoalan tuntutan yang kadang biasa tidak bisa ketemu,” ujar Anwar.

Menurutnya, pemerintah harus segera turun tangan ketika terjadi kebuntuan antara masyarakat dan perusahaan.

Ia mengatakan saat masih menjadi bupati, dirinya memilih langsung memfasilitasi pihak-pihak yang berselisih agar dapat menemukan kesepakatan.

“Sehingga pada saat itu saya kalau ada masalah begitu, saya langsung fasilitasi. Harus ada titik temu sampai mereka sepakat,” katanya.

Anwar juga menyebut pengalaman serupa pernah terjadi di Morowali Utara.

Karena itu, ia meminta pemerintah daerah segera mengambil peran dalam persoalan Matarape.

“Jadi saya sampaikan sama Pak Bupati, tengahi cepat. Kalau ada tuntutan masyarakat dan perusahaan yang tidak bisa ketemu, pemerintah harus cepat masuk untuk mencari solusi sampai ketemu,” tegasnya.

Anwar kemudian memberikan perumpamaan untuk menggambarkan pentingnya pemerintah menjadi mediator antara masyarakat dan perusahaan.

Ia mengibaratkan perbedaan tuntutan Rp200 juta dari masyarakat dengan kemampuan perusahaan yang disebut hanya Rp50 juta seperti proses negosiasi dalam urusan uang panai.

“Supaya kalau tidak seperti itu, di sana minta 200, di sini minta 50, kalau tidak ada yang fasilitasi, sama dengan melamar ini kan?” ujarnya.

Menurut Anwar, ketika terdapat perbedaan antara tuntutan dan kemampuan, diperlukan pihak ketiga yang dapat menjembatani kedua belah pihak.

“Kalau orang melamar, uang panai 200, kemampuan cuma 50, kan harus ada negosiasi. Siapa yang bisa negosiasi? Kan bukan yang mau melamar dengan yang dilamar. Yang negosiasi harus ada pemerintah di tengah-tengah,” katanya.

Anwar berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah untuk mempertemukan masyarakat dan perusahaan sehingga persoalan tidak kembali berkembang menjadi konflik terbuka.

Editor: Xan