“Sudah jalan kemarin,” kata Amri saat ditanya mengenai perkembangan pekerjaan normalisasi.
Ia mengatakan, pemerintah telah memberikan target penyelesaian selama dua pekan. Setelah normalisasi rampung, pekerjaan akan dilanjutkan dengan pemasangan bronjong.
“Dua minggu saya kasih target suruh selesai normalisasi, karena saya dua minggunya mau beronjong,” ujarnya.
Amri juga mengungkapkan bahwa pekerjaan normalisasi tersebut tidak menggunakan anggaran APBD. Pemerintah, kata dia, meminta partisipasi perusahaan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan.
“Ini bukan uang, ini tidak ada, tidak ada uangnya di APBD. Kita minta ini partisipasi perusahaan,” ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan,
Persoalan normalisasi sungai yang dikeluhkan masyarakat Desa Lamedai, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, memasuki babak baru. Setelah warga meluapkan kekecewaan dan mempertanyakan janji pemerintah daerah, Bupati Kolaka Amri akhirnya memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan sungai tersebut.
Namun, di tengah sorotan terhadap tuntutan petani Desa Lamedai, Amri justru mengungkapkan bahwa sekitar 70 persen petani yang berkaitan dengan persoalan tersebut berasal dari Desa Oko-Oko, bukan Desa Lamedai.
“70 persen itu petani dari Desa Oko-Oko, bukan Desa Lamedai,” kata Amri saat ditemui wartawan Perdetiknews.com dalam wawancara doorstop.
Pernyataan tersebut disampaikan ketika Amri dimintai tanggapan mengenai tuntutan masyarakat terkait normalisasi sungai yang sebelumnya menjadi persoalan dan memicu aksi protes warga.
Amri sekaligus memastikan pekerjaan normalisasi sungai telah mulai berjalan. Ia bahkan mengklaim pekerjaan tersebut sudah dimulai sehari sebelum wawancara berlangsung.
“Sudah jalan kemarin,” ujarnya.
Menurut Amri, pemerintah telah memberikan tenggat waktu dua pekan kepada pihak pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaan normalisasi. Setelah itu, penanganan akan dilanjutkan dengan pemasangan bronjong.
“Dua minggu saya kasih target suruh selesai normalisasi, karena saya dua minggunya mau beronjong,” katanya.
Meski demikian, Amri mengungkapkan bahwa pekerjaan normalisasi tersebut tidak menggunakan anggaran APBD. Pemerintah daerah, kata dia, meminta dukungan perusahaan melalui partisipasi untuk membantu pelaksanaan pekerjaan.
“Ini bukan uang, ini tidak ada, tidak ada uangnya di APBD. Kita minta ini partisipasi perusahaan,” ungkapnya.
Pernyataan Bupati Amri tersebut menjadi respons atas keresahan masyarakat yang sebelumnya disampaikan melalui sebuah video yang beredar.
Dalam video tersebut, seorang warga Desa Lamedai secara terbuka meluapkan kekecewaannya kepada pemerintah daerah. Ia mengaku masyarakat bersama mahasiswa telah berulang kali menyampaikan aspirasi agar normalisasi sungai segera dilakukan.
Warga itu bahkan mengaku pernah bertemu langsung dengan Bupati Amri dan mendapatkan janji bahwa persoalan tersebut akan ditangani dalam waktu dua minggu. Namun, menurut pengakuannya, hingga saat video direkam, pekerjaan yang diharapkan masyarakat belum juga terealisasi.
“Sudah berulang-ulang kali kami sampaikan, tapi tidak ditanggapi dengan baik. Yang kami dapat cuma janji. Pernah saya bersama teman-teman dan anak mahasiswa berhadapan langsung dengan Pak Bupati. Kami dijanji dua minggu, Pak. Tapi mana buktinya?” ungkap warga tersebut.
Kekecewaan itu bukan semata-mata berkaitan dengan persoalan administrasi maupun janji pemerintah. Masyarakat mengaku khawatir terhadap ancaman banjir bandang yang berpotensi kembali melanda permukiman dan merusak lahan persawahan mereka.
Memasuki musim hujan, warga mengaku dihantui kecemasan setiap kali hujan turun. Mereka khawatir luapan air sungai kembali menyapu desa dan mengancam sumber penghidupan keluarga yang bergantung pada sektor pertanian.
“Ini sudah musim hujan, Pak. Kalau musim hujan, kami sudah was-was, kami tidak bisa tidur. Karena kami takut dengan banjir bandang yang menyapu desa kami, Pak,” ujar warga itu dalam video.
Ia juga meminta Bupati Amri agar melihat langsung kondisi kehidupan masyarakat di Desa Lamedai, bukan hanya menerima laporan dari jajaran pemerintah.
“Kalau bisa, Pak, Bapak pergi tinggal di Desa Lamedai dua bulan saja. Lalu kami tinggal di tempat Bapak. Bapak rasakan apa yang ada di desa saya,” serunya.
Kritik warga bahkan menyentuh persoalan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil ketika berhadapan dengan kepentingan perusahaan.
“Jangan lindungi yang banyak uangnya, Pak! Kami masyarakat kecil di sini,” tegasnya.
Tinggalkan Balasan