Luwu Timur, – Sengketa lahan antara warga Tanamalia, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, dan PT Vale Indonesia memasuki babak baru di awal tahun 2025. Perhatian masyarakat kini tertuju pada langkah mediasi yang diinisiasi oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Daerah Pemilihan Sulsel 2, Ismail Bachtiar.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Ismail Bachtiar mengungkapkan perjalanan panjang yang ditempuhnya untuk tiba di lokasi sengketa. “Setelah 22 jam perjalanan darat dan kapal, akhirnya saya tiba di Tanamalia,” tulis politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut pada 28 Desember 2024.
Anggota Komisi VI DPR RI itu menegaskan bahwa ia datang untuk melihat langsung permasalahan yang melibatkan warga dan perusahaan tambang tersebut. “Saya tidak mau hanya mendengar cerita dari pihak lain. Kita harus memastikan tidak ada pihak yang dirugikan,” ujarnya.
Hamparan tanah yang menjadi objek sengketa merupakan lahan konsesi dalam Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Vale Indonesia. Konflik ini, menurut Ismail, terkait dengan penggunaan lahan untuk perkebunan lada yang menjadi sumber penghidupan warga setempat.
“Ini persoalan serius yang harus menjadi perhatian kita bersama. Kita berharap ada solusi terbaik yang menguntungkan masyarakat maupun perusahaan,” kata Ismail.
Mediasi di Jakarta
Sebagai langkah awal penyelesaian konflik, Ismail mengungkapkan rencananya untuk menggelar pertemuan di Jakarta pada Januari 2025. Mediasi ini diharapkan dapat melibatkan PT Vale Indonesia, pemerintah, dan perwakilan warga Tanamalia.
“Harus ada dialog terbuka dan itikad baik dari semua pihak untuk mencari jalan keluar. PT Vale sebagai pemegang konsesi harus menunjukkan tanggung jawabnya terhadap masyarakat yang terdampak,” tegas Ismail.
Konflik ini telah menjadi perhatian publik karena melibatkan hak-hak masyarakat adat dan kepentingan perusahaan tambang multinasional. Sejauh ini, PT Vale Indonesia belum memberikan pernyataan resmi terkait langkah-langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Warga Tanamalia berharap keterlibatan pemerintah dan DPR dapat membantu mereka mendapatkan keadilan atas lahan yang menjadi sumber penghidupan mereka selama bertahun-tahun. Sementara itu, pihak PT Vale Indonesia diharapkan dapat menunjukkan komitmen dalam mencari solusi yang berkeadilan.
Konflik lahan semacam ini menjadi pengingat akan pentingnya keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan terhadap masyarakat lokal. Semua mata kini tertuju pada hasil mediasi yang direncanakan, apakah mampu menjadi jalan tengah yang memuaskan semua pihak.
Tinggalkan Balasan