Bagi ASR, aset daerah tidak semestinya berhenti sebagai angka dalam neraca pemerintah. Ada kepentingan masyarakat yang harus dijaga di balik setiap bidang tanah, bangunan, dan fasilitas milik daerah.

Dalam Rapat Paripurna DPRD Sultra pada 14 Juli 2026, ia menyampaikan pandangannya tentang pentingnya penataan aset.

“Aset daerah adalah instrumen penting untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang tertib, transparan, dan akuntabel. Penertiban dan penataan yang baik akan memperkuat pengelolaan keuangan daerah, mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah, serta memastikan setiap aset memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujar ASR.

Ada satu kalimat yang menggambarkan bagaimana ia ingin kekayaan daerah dikelola.

“Kita ingin setiap aset bekerja untuk rakyat: sekolah yang lebih layak, fasilitas kesehatan yang lebih dekat, ruang publik yang lebih berkualitas, hingga kawasan ekonomi yang lebih produktif. Itu makna aset sebagai modal pembangunan,” katanya.

Kalimat itu membawa pembicaraan tentang aset keluar dari ruang administrasi. Sebab, ketika pemerintah berbicara tentang tanah sekolah, yang sesungguhnya sedang dibicarakan bukan hanya sertifikat, melainkan juga keberlangsungan pendidikan anak-anak di Sulawesi Tenggara.

Pekerjaan itulah yang kini terus dilakukan Pemprov Sultra melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Kepala BPKAD Sultra, Umikun Latifah, melalui Kepala Bidang Aset, Abdul Rajab, mengatakan lebih dari 80 persen tanah milik pemerintah provinsi telah bersertifikat. Luas tanah yang telah memiliki sertifikat tersebut mencapai lebih dari 1.000 hektare.

Angka itu menjadi bagian dari perjalanan panjang pengamanan aset daerah. Pada 2019, jumlah bidang tanah Pemprov Sultra yang telah bersertifikat masih berada di kisaran 700 bidang. Proses pendataan dan sertifikasi kemudian terus dilanjutkan secara bertahap.

Tidak semua tanah bisa langsung disertifikatkan. Ada bidang yang masih membutuhkan kelengkapan dokumen, ada pula yang menghadapi persoalan klaim dan sengketa. Untuk aset yang tidak bermasalah dan sedang dalam proses pengurusan, BPKAD dapat memberikan surat keterangan atau rekomendasi sesuai ketentuan.

Perhatian juga diarahkan pada tanah sekolah, terutama SMA, SMK, dan SLB yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Kepastian kepemilikan tanah menjadi penting agar pengembangan fasilitas pendidikan dapat berjalan tanpa terbentur persoalan legalitas.

Sertifikat tanah juga menjadi salah satu dokumen penting dalam memenuhi persyaratan program bantuan pemerintah pusat, termasuk revitalisasi sekolah. Sebab, pembangunan fasilitas pendidikan membutuhkan kepastian bahwa lahan yang digunakan memang memiliki status hukum yang jelas.

Di balik dokumen-dokumen itu, ada kepentingan yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat: anak-anak yang membutuhkan ruang belajar layak, guru yang membutuhkan fasilitas memadai, dan orang tua yang berharap pendidikan terus berkembang.

ASR juga mendorong pengamanan aset yang masih menghadapi persoalan. Pemerintah provinsi menggandeng Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk memperkuat penertiban dan penyelesaian aset daerah yang membutuhkan pendampingan hukum.

Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya agar kekayaan milik pemerintah tidak dibiarkan tanpa kepastian. Sebab, aset yang tidak terjaga bukan hanya persoalan administrasi, tetapi juga menyangkut potensi hilangnya sumber daya yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

Bagi ASR, pekerjaan menata aset belum selesai ketika sebuah bidang tanah sudah tercatat atau sertifikatnya sudah berada di tangan pemerintah. Ada pertanyaan lain yang harus dijawab: setelah diamankan, untuk apa aset itu digunakan?

Karena itu, aset yang belum dimanfaatkan secara optimal dapat diarahkan untuk dikelola melalui mekanisme sesuai ketentuan, termasuk sewa atau pinjam pakai. Dengan begitu, tanah dan bangunan milik daerah tidak sekadar berdiri tanpa fungsi, tetapi memiliki nilai guna dan berpotensi memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.

ASR pernah menegaskan bahwa tujuan akhir pengelolaan aset harus kembali kepada masyarakat.

“Tujuan akhirnya jelas: setiap rupiah nilai aset harus kembali dalam bentuk layanan yang lebih baik dan kesejahteraan yang lebih nyata bagi warga Sulawesi Tenggara,” ujarnya sebagaimana diberitakan RRI.

Pada akhirnya, keberhasilan menata aset tidak hanya terlihat dari berapa banyak sertifikat yang diterbitkan atau berapa luas tanah yang berhasil diamankan. Ukurannya juga ada pada manfaat yang dirasakan masyarakat.

Sebuah tanah yang memiliki kepastian hukum bisa menjadi tempat berdirinya sekolah. Bangunan yang sebelumnya tidak dimanfaatkan dapat kembali memiliki fungsi. Kekayaan daerah yang terjaga dapat menjadi modal untuk memperkuat pelayanan.

Di situlah pesan ASR tentang aset daerah menemukan maknanya. Bahwa kekayaan pemerintah bukan untuk sekadar disimpan dalam catatan, melainkan dijaga agar manfaatnya bisa dirasakan oleh orang banyak.

Sebab, pada akhirnya, yang paling penting bukan seberapa banyak aset yang dimiliki pemerintah, melainkan seberapa besar manfaat yang bisa diberikan kepada rakyat.

 

Editor: Ixan – Pariwara

18 / 100 Skor SEO