Kendari,– Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPD APERSI) Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan harapan besar kepada pemerintahan baru Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) H Andi Sumangerukka, serta Wali Kota Kendari, dr Hj Siska Karina Imran.
Organisasi ini menantikan kebijakan yang lebih berpihak pada sektor perumahan rakyat dan pengembangan hunian terjangkau di wilayah Sultra.
Ketua DPD APERSI Sultra, Syahruddin Latief, melalui Sekretaris DPD APERSI Sultra, Muhammad Rustan, menegaskan bahwa industri perumahan memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi daerah, baik dari sisi investasi, serapan tenaga kerja, maupun pemenuhan kebutuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah daerah dan para pengembang sangat diperlukan guna mempercepat pembangunan perumahan yang berkualitas.
“Kami berharap pemerintahan baru memiliki perhatian lebih terhadap sektor perumahan, terutama dalam percepatan perizinan, kemudahan akses lahan, serta subsidi bagi masyarakat yang membutuhkan rumah layak huni,” ujar Muhammad Rustan dalam keterangannya di Kendari, Kamis (20/2).
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kota dalam mendukung program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang selama ini menjadi andalan bagi MBR dalam memiliki rumah pertama.
Ia juga menekankan perlunya revisi regulasi yang lebih berpihak kepada pengembang dalam penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan dan drainase di kawasan perumahan.
Pemerintah Kota Kendari di bawah kepemimpinan dr Hj Siska Karina Imran diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang mempermudah pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta mempercepat realisasi proyek perumahan yang telah direncanakan.
Dengan demikian, backlog perumahan di Kota Kendari yang masih cukup tinggi dapat ditekan secara bertahap.
Sementara itu, pemerintahan Gubernur Andi Sumangerukka diharapkan dapat menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada pengembang lokal dalam mendukung investasi di sektor properti.
Muhammad Rustan menegaskan bahwa kepastian hukum dalam perizinan serta dukungan infrastruktur dari pemerintah provinsi akan menjadi faktor penentu dalam mendorong pertumbuhan sektor perumahan di Sulawesi Tenggara.
“Kami siap bersinergi dengan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan di Sultra. Dengan kebijakan yang tepat, sektor properti dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah,” tuturnya.
DPD APERSI Sulawesi Tenggara juga menyatakan kesiapan untuk menyukseskan program Presiden RI Prabowo Subianto dalam membangun 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam mendukung program tersebut, APERSI berharap perizinan dapat dipermudah dan dipercepat sehingga pembangunan perumahan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Pihaknya juga mengusulkan adanya forum komunikasi rutin antara pemerintah daerah, asosiasi pengembang, dan pemangku kepentingan lainnya guna membahas tantangan dan solusi dalam pengembangan sektor perumahan di Sulawesi Tenggara.
Langkah ini diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui hunian yang layak dan terjangkau. (Red)
