Kendari – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus bergerak cepat menekan angka pengangguran melalui berbagai langkah strategis.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Sultra, La Ode Muhammad Ali Haswandy, S.E., M.Si., menegaskan fokus utama saat ini adalah menjalankan program unggulan Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, yang bernama SAMUDRA (Semua Mudah Dapat Kerja).
Ali Haswandy menjelaskan bahwa program SAMUDRA dirancang untuk memfasilitasi angkatan kerja muda melalui sinkronisasi pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK), Balai Vokasi, hingga LPK swasta.
Kesuksesan program ini mulai terlihat dari hasil Job Fair yang baru-baru ini digelar, di mana tercatat ada 3.000 pendaftar pencari kerja.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.600 tenaga kerja lokal berhasil terserap dan diterima langsung oleh perusahaan.
Berdasarkan data terbaru, angka pengangguran di Sultra berada di level 3,2 persen, masih di bawah rata-rata nasional.
Meski pertanian tetap menjadi sektor utama secara statistik, namun sektor pertambangan dan industri kini menjadi penyerap utama pekerja penerima upah.
Namun, Ali tidak menampik bahwa sektor pertambangan juga menjadi penyumbang kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terbanyak di Sultra, terutama jika terjadi permasalahan produksi.
Terkait perlindungan hak pekerja korban PHK, Ali menegaskan bahwa pemenuhan hak seperti pesangon adalah prioritas utama.
Jika perusahaan dinyatakan pailit, hak pekerja harus dibayarkan lebih dulu sebelum kewajiban lainnya.
Hal ini sejalan dengan pengawasan K3 yang terus diperketat, meskipun Ali mengakui jumlah pengawas ketenagakerjaan di Sultra saat ini masih terbatas dan jauh dari kata ideal. Setiap ada kecelakaan kerja, pihak pengawas langsung memastikan hak dasar korban, terutama jaminan sosial, dipenuhi oleh perusahaan.
Mengenai isu Tenaga Kerja Asing (TKA), data per Maret-April mencatat sekitar 7.200 TKA terdaftar di Sultra yang mayoritas bekerja di sektor konstruksi.
Pemerintah terus mendorong perusahaan untuk serius melakukan transfer teknologi agar tenaga kerja lokal bisa naik kelas ke posisi menengah ke atas.
Sebagai alternatif perluasan lapangan kerja, Pemprov Sultra juga membuka pendaftaran magang ke Jepang secara gratis melalui kerja sama dengan IM Japan hingga Oktober mendatang.
Menutup keterangannya, Ali Haswandy meminta perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk posisi strategis dan memastikan kepatuhan terhadap upah minimum.
Bagi para pekerja, ia mengimbau agar proaktif mengecek hak mereka melalui aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) untuk memastikan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mereka aktif.
“Pastikan diri Anda tercover jaminan sejak awal bekerja, jangan menunggu ada masalah baru mengecek hak,” pungkasnya. (detik)
Tinggalkan Balasan