KENDARI — Pemerintah Kota Kendari terus berupaya mengatasi persoalan perumahan di tengah pertumbuhan penduduk yang pesat dan keterbatasan lahan. Dalam Rapat Koordinasi dan Sinergi Penyelenggaraan Bantuan Perumahan Perkotaan di Makassar, Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, mengungkapkan tantangan krusial yang dihadapi.
Menurut Wali Kota, Kendari saat ini memiliki 3.423 unit rumah tidak layak huni (RTLH). Jumlah ini menjadi masalah mendesak yang harus segera ditangani. Selain itu, pesatnya pertumbuhan kota menyebabkan ketersediaan lahan semakin terbatas, dan harga tanah melambung tinggi. Hal ini membuat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sulit memiliki hunian yang layak.
Wali Kota juga menyoroti masalah permukiman kumuh. Tercatat ada 28 kawasan kumuh yang tersebar di 59 kelurahan dengan total luas mencapai 556,93 hektare. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan hunian tidak hanya soal ketersediaan, tetapi juga kualitas lingkungan dan infrastruktur dasar.
“Kita masih menghadapi persoalan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, air bersih, dan sistem sanitasi yang belum optimal di sejumlah kawasan,” jelasnya.
Menanggapi tantangan ini, Pemkot Kendari telah menetapkan tiga kebijakan strategis untuk mendorong percepatan pembangunan perumahan dan permukiman layak huni. **
