Sultra Dapat 10.742 Kuota Bedah Rumah, ASR Minta Kepala Daerah Kawal Penerima

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Sulawesi Tenggara, Ir. Syamsuddin, ST., MT., IPM., serta Sekretaris DPD APERSI Sultra, H. Muhammad Rustam.

Bagi ASR, penyediaan rumah layak huni bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Sultra mencapai 114.917 unit, dengan jumlah penduduk sekitar 2,83 juta jiwa. Besarnya angka tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan hunian layak masih menjadi pekerjaan yang harus ditangani secara berkelanjutan.

“Kalau ingin menyelesaikan masalah kesejahteraan, maka kita harus memulai dari rumah. Maka selesaikanlah dulu rumah,” tegas ASR.

Menurut gubernur, rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI pada 21 September 2026. Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk mengevaluasi pelaksanaan program sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala yang masih dihadapi di lapangan.

ASR mengungkapkan, dalam koordinasi sebelumnya, pemerintah provinsi telah meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, perbankan, serta perwakilan pemerintah kabupaten dan kota menindaklanjuti alokasi program sesuai target yang disepakati.

Ia secara khusus meminta Bank Sultra segera menindaklanjuti dana Rp10 miliar yang telah masuk. Selain itu, bank lainnya didorong merealisasikan komitmen minimal 150 rumah.

Gubernur menegaskan, seluruh kesepakatan tersebut perlu ditindaklanjuti agar target program perumahan tahun 2026 dapat tercapai.

Kepada para bupati dan wali kota, ASR meminta dukungan dan fasilitasi sesuai kewenangan masing-masing. Dukungan tersebut meliputi penyelesaian kendala administrasi, persoalan teknis, hingga status lahan yang berpotensi menghambat pembangunan rumah.

Jika persoalan berada di luar kewenangan pemerintah kabupaten atau kota, ia meminta agar segera dilaporkan kepada pemerintah provinsi untuk dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.

ASR juga mengingatkan agar rapat teknis setelah pembukaan menghasilkan penyelesaian konkret terhadap berbagai hambatan, bukan sekadar kesepakatan tanpa tindak lanjut.

Dari total alokasi 10.742 unit BSPS untuk Sultra pada 2026, proses verifikasi calon penerima bantuan menjadi salah satu tahapan penting untuk memastikan bantuan diberikan sesuai sasaran.

Data yang dipaparkan dalam rapat menunjukkan sebanyak 12.463 unit telah selesai diverifikasi. Dari jumlah tersebut, 8.980 unit atau 72,05 persen calon penerima bantuan (CPB) telah direkomendasikan.

Sementara itu, jumlah Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (SK PPK) telah mencapai 7.814 unit.

Pemerintah Provinsi Sultra juga mengalokasikan anggaran melalui APBD sebesar Rp30 miliar untuk penanganan 602 unit rumah yang tersebar di 17 kabupaten dan kota.

Data tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran, tetapi juga pada ketepatan verifikasi, kelengkapan administrasi, dan koordinasi antarpemerintah.

Selain meningkatkan kualitas hunian, ASR menilai program perumahan memiliki dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat.

Pembangunan rumah dapat membuka lapangan kerja, memberikan penghasilan kepada pekerja, serta mendorong aktivitas usaha dan perputaran uang di daerah.

“Dengan adanya pembangunan rumah ini, maka ini adalah lapangan pekerjaan bagi masyarakat kita. Kalau pekerja memiliki penghasilan, ekonomi yang ada di daerah akan bergerak,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, potensi perputaran dana dari berbagai program perumahan di Sultra diperkirakan mencapai sekitar Rp1,8 triliun.

Berdasarkan data yang dipaparkan, program bedah rumah di Sultra telah menyerap 21.484 tenaga kerja dan melibatkan 359 tenaga pendamping masyarakat.

Sementara itu, penyaluran FLPP di Sultra telah mencapai 5.760 unit dengan nilai pembiayaan sekitar Rp717,5 miliar. Penyaluran tersebut dilakukan melalui delapan bank penyalur dan 13 asosiasi pengembang.

Untuk Kredit Program Perumahan (KPP), realisasi mencapai Rp277,51 miliar dari target Rp506,96 miliar atau sebesar 54,74 persen.

Dukungan prasarana, sarana, dan utilitas umum juga telah disalurkan untuk empat lokasi perumahan dengan total 248 unit dan nilai kontrak Rp1,3 miliar.

Dalam pemaparan materi, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Dr. Anggoro Putro, ST., M.Sc., mengapresiasi capaian pelaksanaan program BSPS di Sultra. Ia menyebut Sultra masuk lima besar nasional berdasarkan tingkat kelolosan data calon penerima bantuan.

Anggoro menjelaskan, alokasi BSPS untuk Sultra meningkat signifikan dibandingkan 2025. Pada tahun tersebut, alokasi tercatat sebanyak 1.129 unit, sedangkan pada 2026 jumlahnya mencapai 10.742 unit.

Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri PKP Nomor 6 Tahun 2026 untuk menyederhanakan sejumlah persyaratan dan mempercepat pelaksanaan program BSPS.

Dengan peningkatan alokasi tersebut, tantangan berikutnya adalah memastikan proses verifikasi, penetapan penerima, dan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai ketentuan.

ASR berharap sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan pengembang dapat mempercepat realisasi program perumahan, menyelesaikan kendala teknis, serta memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau.

Bagi masyarakat yang masih tinggal di rumah tidak layak huni, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari besarnya anggaran atau jumlah kuota yang tersedia. Hal terpenting adalah memastikan bantuan benar-benar sampai kepada keluarga yang membutuhkan dan memberikan perubahan nyata terhadap kualitas hidup mereka.

Editor: San