MOROWALI — Sekretaris Komisi III DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, mendesak aparat penegakan hukum (Gakkum) ESDM bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) segera turun ke Desa Matarape, Kabupaten Morowali.
Safri meminta pemeriksaan langsung dilakukan terhadap aktivitas jalan hauling PT Anugerah Sakti Konstruksi (ASKON) yang dipersoalkan warga karena debu dari kendaraan operasional disebut masuk hingga ke kawasan permukiman.
Keluhan warga tidak hanya berkaitan dengan debu yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Mereka juga menyebut tanaman terdampak dan mengkhawatirkan potensi gangguan kesehatan akibat paparan debu dari lalu lintas kendaraan hauling.
“Kalau debu dari aktivitas hauling sudah masuk ke permukiman, mengganggu masyarakat dan berdampak pada tanaman, ini harus diperiksa secara serius. Jangan pemerintah hanya menunggu masyarakat mengadu atau turun aksi,” kata Safri, Jumat (2/10/2026).
Legislator PKB itu menilai keresahan warga Matarape perlu segera ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lapangan. Menurut dia, persoalan lingkungan tidak seharusnya dibiarkan berlarut ketika masyarakat telah menyampaikan keluhan mengenai dampak aktivitas perusahaan.
Safri mengatakan polusi debu yang disebut telah mencapai permukiman bukan hanya persoalan kenyamanan, tetapi perlu dilihat dari sisi kesehatan masyarakat dan dampaknya terhadap mata pencaharian warga.
“Masyarakat Matarape turun ke jalan karena dampaknya sudah sangat parah. Debu dari lalu lalang truk hauling yang masuk sampai ke dalam rumah warga itu jelas bukti pengawasan lingkungan perusahaan ini buruk. Tidak boleh pura-pura tutup mata melihat rakyatnya dipaksa makan debu tiap hari,” tegasnya.
Persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi aksi unjuk rasa warga di area operasional PT ASKON pada Jumat (2/10/2026).
Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam bahan pemberitaan, massa aksi memprotes aktivitas hauling dan meminta perusahaan menangani persoalan debu yang disebut mencemari kawasan permukiman.
Komunikasi antara perwakilan warga dan pihak perusahaan dilaporkan berlangsung tegang. Massa kemudian melakukan pemalangan jalan hauling menggunakan batang kayu, bambu, dan spanduk sebagai bentuk protes.
Situasi selanjutnya memanas. Dalam bahan yang diterima redaksi disebutkan adanya sekelompok karyawan perusahaan yang diduga merupakan warga negara asing (WNA) mendatangi lokasi aksi.
Kelompok tersebut disebut membawa senjata tajam dan besi serta terlibat dalam bentrokan dengan warga. Insiden itu dilaporkan menyebabkan sejumlah warga mengalami luka.
Kapolres Morowali AKBP Reza Khomeini membenarkan adanya bentrokan tersebut. Kepolisian disebut telah mengamankan lokasi untuk mencegah konflik susulan sekaligus melakukan penyelidikan terhadap peristiwa yang terjadi.
Safri juga meminta dugaan pengerahan tenaga kerja asing serta penggunaan alat berat dalam menghadapi massa aksi turut diperiksa.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak lagi semata-mata berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan, tetapi juga menyangkut keselamatan warga dan hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
“Jika ada warga yang terluka, kendaraan rusak, kemudian ada pengerahan alat berat untuk menghadapi massa, ini harus diperiksa. Jangan sampai masyarakat yang menyampaikan keluhan justru menjadi korban,” ujarnya.
Safri menegaskan, aktivitas industri harus tetap memperhatikan keselamatan masyarakat dan kondisi lingkungan di sekitar wilayah operasional.
Ia meminta pemerintah dan aparat terkait tidak hanya merespons setelah terjadi aksi, tetapi melakukan pemeriksaan langsung untuk memastikan apakah aktivitas hauling tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Operasional industri tidak boleh mengorbankan ruang hidup rakyat. Jika dampak lingkungannya tidak terkendali dan membahayakan kehidupan masyarakat Matarape, pemerintah harus tegas. Segera hentikan operasionalnya dan cabut izinnya,” pungkas Safri.
Editor: Xan
Tinggalkan Balasan