KENDARI — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara mendorong penguatan perlindungan dan akses layanan keuangan bagi petani melalui PROSPERITI (Program Sinergi Perlindungan Petani Sultra).
Program tersebut dibahas dalam Pertemuan Koordinasi Sinergi Perlindungan Petani Sulawesi Tenggara yang digelar di Gedung Learning Center OJK Sultra, Selasa (15/9/2026).
Pertemuan ini melibatkan sejumlah pihak, di antaranya BPJS Ketenagakerjaan, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sultra, Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sultra, Bank Indonesia, Bank Syariah Indonesia (BSI), serta Tani Merdeka Indonesia Sultra.
Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha mengatakan, PROSPERITI tidak hanya diarahkan untuk memberikan perlindungan ketika petani menghadapi risiko. Program ini juga dirancang untuk membuka akses petani terhadap pembiayaan, tabungan, asuransi, edukasi, hingga pendampingan usaha.
“Petani tidak hanya membutuhkan perlindungan ketika menghadapi risiko, tetapi juga membutuhkan akses pembiayaan, tabungan, asuransi, edukasi, dan pendampingan untuk mengembangkan usahanya. Melalui PROSPERITI, kita ingin membangun ekosistem yang menghubungkan seluruh kebutuhan tersebut,” ujar Bismi.
Menurutnya, sektor pertanian memiliki posisi penting dalam perekonomian Sulawesi Tenggara. PDRB Sultra pada 2024 tercatat mencapai Rp189,48 triliun, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,40 persen.
Sementara pada 2025, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan kontribusi 23,79 persen terhadap PDRB Sultra. Di wilayah ini juga terdapat sekitar 329.555 Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) serta kelompok tani yang tersebar di 17 kabupaten/kota.
Karena itu, OJK menilai penguatan perlindungan dan akses keuangan bagi petani perlu dilakukan secara bersama-sama.
“Kita tidak ingin PROSPERITI berhenti sebagai konsep. Setelah ini perlu ada langkah konkret, mulai dari pemetaan kelompok tani, penentuan sasaran, pelaksanaan piloting, hingga evaluasi dan perluasan program,” kata Bismi.
Dalam pertemuan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan juga menjelaskan skema perlindungan bagi petani yang masuk kategori pekerja bukan penerima upah.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Luky Julianto mengatakan petani dapat memperoleh perlindungan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Iuran untuk kedua program tersebut sebesar Rp16.800 per bulan. Namun, hingga akhir 2026 terdapat diskon 50 persen sehingga peserta cukup membayar Rp8.400 per bulan.
Menurut Luky, perluasan kepesertaan petani juga membutuhkan kanal layanan yang mudah dijangkau. Kelompok tani dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dapat dilibatkan dalam edukasi, pendaftaran, hingga pembayaran iuran.
Di sisi layanan keuangan, BSI menyiapkan infrastruktur pembukaan rekening bagi petani sebagai salah satu tahap awal implementasi PROSPERITI.
Layanan tersebut terintegrasi dengan aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) sehingga diharapkan dapat menghubungkan petani dengan layanan tabungan, pembiayaan, sekaligus perlindungan jaminan sosial.
Sebagai tahap awal, akan dibuka 50 rekening untuk PPL. Para PPL tersebut nantinya diharapkan dapat berperan sebagai agen Perisai sekaligus membina sejumlah kelompok tani di wilayah masing-masing.
Sinergi juga melibatkan BRMP yang mendukung penyediaan data dan pendampingan teknis bagi PPL serta kelompok tani melalui Simluhtan.
Kanwil DJPb Sultra turut mendorong penguatan akses pembiayaan dan sinergi program pemerintah. Sementara Bank Indonesia mendukung dari sisi kebijakan makro, sistem pembayaran, dan literasi keuangan.
Adapun Tani Merdeka Indonesia Sultra diharapkan membantu mobilisasi dan pendampingan petani secara langsung di lapangan.
Melalui program tersebut, OJK dan para pemangku kepentingan menargetkan akses petani terhadap layanan keuangan formal semakin terbuka. Di saat yang sama, perlindungan terhadap risiko sosial dan ketenagakerjaan diharapkan semakin kuat sehingga petani dapat mengembangkan usaha secara berkelanjutan.
Editor: Ixan
Tinggalkan Balasan