KOLAKA – Direktur Keamanan PT Tambang Rejeki Kolaka (TRK), Muslihuddin Haruna, S.E. alias Horo, membantah tudingan melakukan aksi premanisme dan provokasi verbal di kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) PT Indonesia Pomalaa Industry Park (IPIP).
Horo menegaskan, pemberitaan salah satu media online di Kolaka yang menyebut dirinya melakukan aksi premanisme tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.
Ia bahkan menyebut pemberitaan tersebut sebagai hoaks dan menyatakan akan menempuh langkah hukum.
“Pernyataan media yang memuat berita tentang saya melakukan aksi premanisme itu hoaks. Saya ini jajaran direksi PT TRK, bukan preman,” tegas Horo, Kamis (27/8/2026).
Horo menjelaskan kehadirannya di Pos A1 kawasan PSN PT IPIP bukan untuk melakukan intimidasi ataupun menghalangi aktivitas pihak lain.
Menurutnya, ia berada di lokasi dalam kapasitas sebagai perwakilan PT TRK untuk melakukan koordinasi dengan pihak PT Vale Indonesia dan mitranya terkait persoalan akses.
Ia menyebut akses tersebut sebelumnya sempat dibuka selama 10 hari, tetapi kemudian kembali ditutup.
“PT Vale dan mitranya masuk tanpa izin PT TRK sebagai pemilik lahan,” kata Horo.
Menurut Horo, persoalan akses tersebut menjadi salah satu pokok permasalahan yang sedang dikoordinasikan antara pihak-pihak terkait.
Horo juga menjelaskan alasan dirinya menyebut nama Komjen Pol (Purn.) Muhammad Fadil Imran, yang saat ini menjabat Komisaris Mind ID, ketika berada di lokasi.
Menurut Horo, sebelumnya terdapat kesepakatan antara CEO PT TRK dengan Fadil Imran mengenai pemberian akses selama 10 hari.
Kesepakatan tersebut, kata dia, menjadi dasar dibukanya akses pada periode tersebut.
“Saya menyebut nama beliau karena pihak perwakilan PT Vale bertanya, kenapa bisa dibuka beberapa hari dan hari ini ditutup lagi. Jadi atas dasar itu saya menjawab dan menyebut nama beliau,” jelasnya.
Horo menegaskan penyebutan nama Fadil Imran bukan untuk melakukan provokasi ataupun menggunakan nama institusi negara untuk menekan pihak lain.
Horo juga membantah tudingan melakukan provokasi verbal yang disebut dapat merendahkan wibawa negara di kawasan PSN.
“Saya membantah keras telah melakukan provokasi verbal yang merendahkan wibawa negara. Itu tidak benar,” ujarnya.
Ia menilai tudingan aksi premanisme merupakan tuduhan serius yang seharusnya tidak disampaikan tanpa melihat keseluruhan fakta kejadian.
Horo menyatakan akan melaporkan media yang memberitakan tudingan tersebut karena dinilai membuat narasi yang tidak sesuai dengan fakta lapangan.
Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan, Kapolres Kolaka bersama Dandim 1412/Kolaka dan jajaran direksi PT TRK masih melakukan pertemuan di Pos Security PT TRK.
Pertemuan tersebut berlangsung setelah terjadi persoalan terkait akses di Pos A1 kawasan PSN PT IPIP.
Kehadiran unsur TNI-Polri bersama jajaran direksi PT TRK menunjukkan persoalan tersebut masih dalam tahap koordinasi dan upaya penyelesaian di lapangan.
Hasil pertemuan antara pihak keamanan, jajaran direksi PT TRK, dan pihak terkait masih menunggu informasi lebih lanjut.
Horo kembali menegaskan kehadirannya di lokasi merupakan bagian dari tugas perusahaan.
“Saya bukan preman. Saya menjalankan tugas dan tanggung jawab saya sebagai jajaran direksi PT TRK,” pungkasnya. (red)
Tinggalkan Balasan