KENDARI, perdetiknews.com – Rapat Kerja (Raker) Komisariat Wilayah (Komwil) VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) sukses merumuskan sejumlah rekomendasi strategis tahun 2026. Berbagai isu krusial perkotaan di wilayah timur Indonesia hingga beban fiskal daerah siap dibawa ke meja Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APEKSI 2026 yang akan digelar di Kota Medan, Sumatera Utara.
Ketua APEKSI Komwil VI yang juga Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, menegaskan pentingnya penguatan sinergi antarkota dalam menjawab tantangan pembangunan regional. Menurut Siska, salah satu strategi utama pada tahun 2026 adalah akselerasi dan peningkatan respons terhadap isu nasional, khususnya percepatan pelayanan publik berbasis digital.
“Kita harus responsif terhadap berbagai isu strategis, terutama percepatan pelayanan publik berbasis digital yang saat ini menjadi tuntutan utama masyarakat,” ujar Siska Karina Imran dalam forum raker tersebut.
Secara khusus, Siska menyoroti keberhasilan optimalisasi sistem Call Center 112 sebagai layanan cepat tanggap kegawatdaruratan yang telah berjalan sukses di Kota Kendari. Program ini dinilai layak menjadi proyek percontohan untuk direplikasi oleh daerah lain di wilayah Komwil VI.
“Alhamdulillah, pada tahun 2025 Kota Kendari memperoleh apresiasi terbaik dari Kementerian Komunikasi dan Digital atas pelayanan 112. Ini menjadi salah satu program konkret yang perlu terus diperkuat dan direplikasi di kota-kota lain,” kata Siska.
Di sisi lain, raker ini juga menjadi wadah bagi para kepala daerah untuk menyuarakan beban berat keuangan daerah di Indonesia Timur. Wakil Wali Kota Tual, Amir Rumra, mengingatkan bahwa sebagian besar daerah di wilayah timur memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif rendah akibat karakteristik wilayah yang didominasi lautan.
Amir menyoroti dua persoalan besar, yakni efisiensi dana transfer pusat serta tingginya beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPPK). APEKSI Komwil VI mendesak dan mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih tanggung jawab pembiayaan honorarium serta insentif PPPK.
Tak hanya itu, Amir juga mengkritisi regulasi pengadaan lahan untuk berbagai Program Strategis Nasional (PSN) seperti pembangunan Sekolah Rakyat, markas batalyon, hingga Kampung Nelayan Merah Putih, yang selama ini dibebankan kepada fiskal pemerintah daerah.
Senada dengan hal itu, Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisutta, S.Sos., mengingatkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah di wilayah timur terhadap dana transfer pusat masih sangat tinggi. Oleh karena itu, penyesuaian postur anggaran transfer harus diperjuangkan secara kolektif di forum nasional.
“Mengingat Indonesia berada di kawasan Ring of Fire (cincin api) dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, kami juga mendorong penguatan kelembagaan sektor pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Trantibumlinmas,” urai Ely.
Selain isu anggaran, 17 kota anggota Komwil VI juga sepakat merumuskan draf usulan Rakernas yang berfokus pada peningkatan kualitas SDM, percepatan pertumbuhan ekonomi melalui hilirisasi, transformasi digital, serta transformasi hijau (green transformation). Berbagai persoalan sektoral seperti tata ruang, pengelolaan sampah, penyediaan air bersih PDAM, banjir, hingga penanganan anak jalanan juga dikaji secara integratif.
Di akhir rapat, seluruh delegasi menyepakati bahwa ragam aspirasi dan rekomendasi ini akan dikawal langsung oleh Ketua Komwil VI, Siska Karina Imran, ke ajang Rakernas APEKSI 2026 di Kota Medan. Selain itu, forum secara aklamasi menetapkan Kota Jayapura, Papua, sebagai tuan rumah pelaksanaan Rapat Kerja APEKSI Komwil VI untuk tahun 2027 mendatang. (PDN)
Tinggalkan Balasan