Jakarta – Dewan Pimpinan Daerah Laskar Anti Korupsi Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara (DPD LAKI Sultra) kembali mendatangi Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kamis (4/6/2026). Dalam aksi unjuk rasa jilid II ini, mereka resmi melaporkan aktivitas pertambangan nikel PT Trias Jaya Agung (PT TJA) yang beroperasi di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana.
LAKI Sultra mendesak aparat penegak hukum segera mengusut tuntas sejumlah dugaan pelanggaran krusial dalam operasional korporasi tersebut. Selain ke Kejagung, laporan resmi juga dilayangkan ke Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Ketua DPD LAKI Sultra, Mardin Fahrun, dalam orasinya membeberkan adanya dugaan pembangunan jalan hauling yang menerobos kawasan hutan lindung tanpa mengantongi izin resmi. Tak hanya itu, aktivitas korporasi tersebut diduga kuat telah merusak kawasan hutan lindung serta menyalahgunakan terminal khusus (jetty) untuk operasional tambang.
- Prof Gema Goeyardi Ungkap Dugaan Dana Makar Rp50 Triliun di Balik Penyadapan Presiden Prabowo
- Pernah Tangani Kasus Penghina Jokowi, Ini Rekam Jejak Irjen Himawan Bayu Aji dari Dirtipidsiber Bareskrim hingga Kapolda Sultra
- PT ANI, PT AMI hingga PT AMID Masuk Penyidikan, Kejagung Ungkap Dugaan Korupsi Nikel Sultra
“Jika benar korporasi berani menerobos kawasan lindung tanpa prosedur, maka dipastikan mereka masih jauh dari praktik pertambangan yang baik,” tegas Mardin Fahrun di depan Gedung Kejagung RI, Jakarta.
Mardin meminta Kejagung tidak tinggal diam dan segera turun ke lapangan untuk melakukan penyelidikan serta penyidikan guna memastikan kebenaran dari bukti-bukti yang diserahkan.
Tinggalkan Balasan