Kendari – Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bombana menghadiri kegiatan penguatan komitmen pencegahan korupsi dan peningkatan ekonomi daerah. Agenda strategis ini diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Daerah se-Sulawesi Tenggara.
Upacara dan rapat koordinasi penting ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana, Tageli Lase, S.SiT. Kegiatan ini bertempat di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Kendari, pada Kamis (7/5/2026).
Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperkuat sinergi antara Kementerian ATR/BPN, KPK, dan pemerintah daerah. Fokus utamanya adalah menutup celah korupsi sekaligus memacu peningkatan ekonomi daerah melalui tata kelola sektor pertanahan dan tata ruang yang bersih.
Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, menjelaskan bahwa forum ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan tegas Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid.
“Sinergi antara Kementerian ATR/BPN, KPK, dan pemerintah daerah terus diperkuat dalam upaya pencegahan korupsi serta peningkatan ekonomi daerah melalui sektor pertanahan dan tata ruang,” tegas Andi Tenri Abeng dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Bidang Pertanahan dan Aset Barang Milik Daerah (BMD) tersebut.
Dalam rakor lintas instansi ini, para pihak yang hadir menyepakati komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi operasional di lapangan. Salah satu poin konkret yang disetujui adalah kesiapan mengimplementasikan sembilan program kerja sama strategis.
Melalui komitmen bersama ini, Kantah Bombana beserta seluruh jajaran pertanahan di Sultra didorong untuk terus menghadirkan layanan pertanahan yang lebih transparan dan terintegrasi. Output dari sistem yang bersih ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang ramah investasi dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
(mna/mna)
Tinggalkan Balasan