DEPOK – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari mulai menyiapkan perubahan besar dalam sistem pengelolaan sampah. Tak lagi mengandalkan pola konvensional kumpul, angkut, dan buang, Pemkot Kendari mengarahkan tata kelola persampahan menuju sistem yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis ekonomi sirkular.
Komitmen itu ditegaskan Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, S.K.M., saat menghadiri Laboratorium Pembelajaran dan Inovasi Antarkota: Praktik Pengelolaan Sampah (City-to-City Learning and Innovation Lab: Waste Management Practices) yang digelar United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC) bekerja sama dengan Pemerintah Kota Depok di Margo City Hotel, Depok, Selasa (28/7/2026).
Dalam forum yang berlangsung selama dua hari, 28–29 Juli 2026 itu, Siska didampingi Kepala Bappeda Kota Kendari Muhammad Saiful, Kepala BRIDA Kota Kendari Seko Kaimuddin, serta jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kota Kendari.
Forum tersebut mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota untuk saling berbagi pengalaman dan merumuskan solusi pengelolaan sampah perkotaan yang lebih terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan.
Menurut Siska, persoalan sampah tidak lagi bisa diselesaikan hanya dengan mengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir. Pemerintah daerah harus membangun sistem yang dimulai dari pengurangan timbulan sampah, pemilahan sejak dari rumah tangga, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemanfaatan kembali sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi.
“Pengelolaan sampah harus bergerak dari pola kumpul, angkut, dan buang menuju sistem yang terintegrasi dan berbasis ekonomi sirkular. Hal ini membutuhkan kebijakan yang kuat, kelembagaan yang jelas, dukungan pembiayaan, teknologi yang sesuai, serta perubahan perilaku masyarakat,” tegas Siska.
Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) VI APEKSI itu menjelaskan, Pemerintah Kota Kendari saat ini terus memperkuat sinergi antara perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, pelaku usaha, komunitas, hingga masyarakat.
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperluas cakupan layanan persampahan, mendorong pemilahan sampah dari sumbernya, mengembangkan bank sampah dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R), mengoptimalkan pengolahan sampah organik, serta menjajaki penerapan teknologi pengolahan sampah yang sesuai dengan karakteristik daerah.
Ia menilai keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
Karena itu, edukasi, pemberdayaan komunitas, pemberian insentif, serta pelibatan perempuan, generasi muda, kelompok rentan, dan sektor informal menjadi bagian penting dalam kebijakan pengelolaan persampahan.
“Sampah bukan hanya persoalan kebersihan, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan, lingkungan, perubahan iklim, ketahanan kota, dan peluang ekonomi. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kolaborasi dengan masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan mitra pembangunan menjadi kunci,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, para peserta juga membahas berbagai inovasi pembiayaan, pengelolaan sumber daya, model bisnis bank sampah, pengembangan fasilitas pengolahan, pemanfaatan material daur ulang, hingga integrasi aspek kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam tata kelola persampahan.
Kepala Bappeda Kota Kendari, Muhammad Saiful, mengatakan hasil pembelajaran dari forum tersebut akan menjadi referensi dalam memperkuat integrasi program pengelolaan sampah ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Sementara itu, Kepala BRIDA Kota Kendari, Seko Kaimuddin, menyatakan pihaknya akan mendukung pengembangan inovasi dan kajian kebijakan di bidang persampahan. Di sisi lain, DLHK Kota Kendari akan berperan dalam penerapan teknis serta penguatan layanan pengelolaan sampah di lapangan.
Selain dialog kebijakan, peserta juga mengikuti diskusi kelompok mengenai teknologi pengelolaan sampah, tata kelola, pembiayaan, hingga praktik terbaik pengelolaan sampah di berbagai daerah.
Pada hari kedua, rombongan dijadwalkan melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah fasilitas pengolahan sampah di Kota Depok, di antaranya fasilitas pengolahan sampah organik berbasis maggot di Kelurahan Jatijajar serta pengelolaan minyak jelantah dan sampah berbasis masyarakat di Kelurahan Baktijaya.
Melalui keikutsertaan dalam forum tersebut, Pemerintah Kota Kendari berharap dapat memperluas jejaring kerja sama antarkota sekaligus mengadopsi berbagai praktik terbaik yang dapat diterapkan di Kota Lulo.
Langkah itu diharapkan mampu mempercepat terwujudnya sistem pengelolaan sampah yang modern, meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan, serta mendukung visi Kendari sebagai kota yang bersih, sehat, tangguh, dan berkelanjutan. (red)
Tinggalkan Balasan