KONAWE UTARA – Tender pembangunan Gedung Kantor Bupati Konawe Utara dengan nilai pagu anggaran Rp50,788 miliar telah selesai. Berdasarkan data pengadaan yang tersedia, PT Roda Indah Perkasa tercatat sebagai pemenang dengan harga negosiasi sebesar Rp50.273.070.212,33.
Paket pekerjaan dengan kode tender 10158894000 tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Konawe Utara. Pengadaan ini memiliki kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) 67420462 dan menggunakan metode tender pascakualifikasi satu file dengan sistem harga terendah sistem gugur.
Dalam data pengadaan, nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditetapkan sebesar Rp50.786.010.000. Sementara itu, PT Roda Indah Perkasa tercatat mengajukan penawaran Rp50.283.000.000, dengan nilai penawaran terkoreksi yang sama dan harga negosiasi Rp50.273.070.212,33.
Harga negosiasi tersebut lebih rendah sekitar Rp514,93 juta dibandingkan pagu anggaran, atau sekitar 1,01 persen dari total pagu paket.
Tender ini tercatat diikuti 14 peserta. Adapun PT Roda Indah Perkasa beralamat di Kompleks BTN Bukit Kendari Indah Blok B Nomor 8, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
Pembangunan gedung kantor bupati tersebut berlokasi di kompleks perkantoran Bupati Konawe Utara, Kelurahan Asera, Kecamatan Asera. Pekerjaan mencakup pekerjaan pendahuluan, struktur, arsitektur, serta mekanikal, elektrikal, dan plumbing.
Berdasarkan uraian singkat pekerjaan, masa pelaksanaan ditetapkan selama 450 hari kalender atau sekitar 15 bulan sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
Dari sisi pembiayaan, dokumen menyebutkan anggaran proyek dialokasikan dalam dua tahun anggaran, yakni Rp17.775.800.000 pada 2026 dan Rp33.012.200.000 pada 2027. Total alokasi tersebut sesuai dengan pagu paket sebesar Rp50.788.000.000.
Dokumen pengadaan juga menyebutkan sumber pendanaan berasal dari APBD dengan skema pinjaman daerah melalui lembaga keuangan bank.
Pembangunan kantor bupati ini diharapkan dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan pekerjaan selanjutnya perlu mengacu pada kontrak, spesifikasi teknis, serta ketentuan waktu dan mutu yang telah ditetapkan.
Informasi mengenai perkembangan pelaksanaan proyek dapat dipantau melalui dokumen resmi pengadaan dan keterangan dari Dinas PUPR Kabupaten Konawe Utara.
Editor: San
Tinggalkan Balasan