Sebelumnya, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) telah menyampaikan berbagai dampak yang dirasakan perusahaan akibat perubahan aturan HPM, terutama yang berkaitan dengan penetapan royalti di dalam negeri. Direktur Utama Antam, Nico Kanter, menyayangkan bahwa saat ini pihaknya belum dapat menjual bauksit tercuci lantaran para calon pembeli enggan bertransaksi dengan patokan HPM yang berlaku.

“Jadi kita harus coba dari sejak tanggal 1 April (2025) kita sudah memberhentikan penjualan karena kita coba kepada buyer, tidak ada buyer. Smelter-smelter yang ada tidak ada yang mau membeli dengan harga HPM,” keluhnya.

Lebih lanjut, Nico menjelaskan bahwa dari sisi perusahaan smelter yang akan mengolah bauksit, HPM saat ini dinilai terlalu tinggi akibat adanya faktor koreksi dalam perhitungannya. “Sehingga smelter-smelter yang ada mereka melihat bahwa HPM ini terlalu tinggi harganya. Jadi oleh karena itu kita stop, tidak ada pembelian dan tidak ada pembayaran royalti apa-apa kepada negara.”

Dampak HPM ini, lanjut Nico, tidak hanya dirasakan pada komoditas bauksit, tetapi juga pada bisnis smelter nikel Antam.

Perusahaan saat ini juga mengalami kesulitan dalam menjual nikel jenis feronikel (FeNi) karena tidak adanya pembeli yang bersedia mengakuisisi dengan skema HPM yang baru. Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius bagi keberlangsungan industri pertambangan dan hilirisasi di Indonesia. (red)