JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui adanya kendala dalam penyerapan produk hilirisasi nikel dan bauksit oleh sejumlah perusahaan smelter. Persoalan ini diduga kuat dipicu oleh ketentuan Harga Patokan Mineral (HPM) yang dinilai tidak ekonomis bagi pihak pembeli.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengungkapkan bahwa akar permasalahan terletak pada belum adanya kesepakatan harga jual-beli antara penambang sebagai penjual dan perusahaan smelter sebagai pembeli.
“Ada yang bilang (gara-gara HPM), saya masih bingung. Asosiasi tadi kan setuju dengan HPM. Penambang setuju dengan HPM. Smelter nggak setuju,” ujar Tri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI, Jumat (2/5/2025).
Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah saat ini tengah melakukan evaluasi mendalam, terutama terkait dengan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 72 Tahun 2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batu Bara. Tri menegaskan bahwa pihaknya akan menampung seluruh masukan dari para pelaku usaha untuk menemukan solusi terbaik.
“Revisi itu kan tergantung, nanti evaluasi dulu dong. Evaluasi menyeluruh, baru apa yang tindakannya setelah evaluasi itu,” jelasnya.



Tinggalkan Balasan