Sleman — Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X menitipkan pesan khusus kepada para lulusan Politeknik Agraria STPN. Menurutnya, menjadi insan pertanahan tidak cukup hanya menguasai peta dan teknologi.
Para lulusan juga harus mampu memahami manusia, sejarah dan kebudayaan yang berada di balik setiap bidang tanah.
Pesan tersebut disampaikan Sri Sultan dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti pada acara wisuda Politeknik Agraria STPN, Sabtu (5/9/2026).
“Indonesia membutuhkan insan pertanahan yang mampu membaca peta sekaligus memahami manusia di dalam peta.”
Sri Sultan menilai kemampuan teknologi harus berjalan beriringan dengan kepekaan terhadap persoalan keadilan dan kondisi sosial masyarakat.
“Saudara perlu cakap menguasai teknologi, tetapi tetap bijak dalam menimbang rasa keadilan. Saudara perlu teguh menjalankan regulasi tetapi tetap arif membaca sejarah dan kebudayaan masyarakat,” pesannya.
Menurut Sri Sultan, tanah memiliki posisi yang jauh lebih penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
Tanah menjadi tempat manusia membangun rumah, menghasilkan pangan, membentuk komunitas hingga meneruskan kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Karena itu, tanah tidak bisa hanya dipandang sebagai bidang yang memiliki batas dan ukuran tertentu.
Tanah juga berkaitan dengan identitas, sejarah perjuangan dan kehidupan sosial masyarakat.
Dalam konteks Indonesia, tanah bahkan kerap dimaknai sebagai Ibu Pertiwi yang memberikan kehidupan sekaligus menjadi bagian dari perjalanan peradaban.
Sri Sultan mengingatkan, pengelolaan tanah harus mempertimbangkan nilai dan budaya masyarakat yang telah hidup serta berkembang di wilayah tersebut.
Sri Sultan kemudian mengangkat sejumlah contoh bagaimana masyarakat Indonesia memiliki cara berbeda dalam memaknai tanah.
Dalam filosofi Jawa dikenal prinsip Hamemayu Hayuning Bawana, yang mengajarkan upaya menjaga keselamatan, ketenteraman dan keharmonisan kehidupan.
Menurut Sri Sultan, prinsip tersebut relevan dalam pengelolaan tanah. Setiap kebijakan dan tindakan terhadap tanah semestinya membawa kehidupan menuju kondisi yang lebih adil dan manusiawi.
Di Minangkabau terdapat konsep Harta Pusaka Tinggi yang berkaitan dengan tanah ulayat serta tanggung jawab lintas generasi.
Sementara di Bali, sistem subak menunjukkan hubungan antara pengelolaan tanah pertanian, masyarakat, alam dan kehidupan spiritual melalui filosofi Tri Hita Karana.
Di sejumlah wilayah Indonesia Timur, termasuk Papua dan Maluku, keberadaan hak ulayat juga menunjukkan bahwa tanah dapat dipahami sebagai ruang hidup bersama yang melekat pada tanggung jawab sosial masyarakat adat.
“Keragaman ini adalah kekayaan tata kelola pemerintahan Indonesia. Regulasi perlu membaca dengan jernih, kebijakan perlu menghormatinya dengan arif, teknologi perlu mengakomodasinya dengan presisi dan sensitif,” ujar Sri Sultan.
Sri Sultan menilai berbagai contoh tersebut memperlihatkan bahwa ilmu pertanahan tidak hanya berurusan dengan persoalan teknis.
Di balik satu bidang tanah terdapat manusia, kehidupan, lingkungan dan kepentingan sosial yang harus dipertimbangkan.
Karena itu, kepastian hak atas tanah juga harus berjalan bersama dengan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Kelembagaan dan tata kelola pertanahan, kata Sri Sultan, harus mampu menerjemahkan kebijakan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Ilmu pertanahan bekerja di antara ukuran dan makna, antara peta dan manusia, antara sertipikat dan juga martabat.”
Sri Sultan juga mengingatkan para lulusan bahwa pekerjaan di bidang pertanahan nantinya akan banyak berhadapan dengan dokumen dan proses administrasi yang terlihat rutin.
Namun, setiap berkas tersebut bisa saja menyangkut kehidupan seseorang.
Ada keluarga yang menunggu kepastian hak atas rumahnya, masyarakat yang mempertahankan ruang hidupnya, atau seseorang yang menggantungkan masa depannya pada sebidang tanah.
Karena itu, para lulusan diminta tidak hanya bekerja berdasarkan prosedur, tetapi juga memiliki kepekaan dalam melihat kondisi sosial masyarakat.
Ilmu yang diperoleh selama pendidikan diharapkan dapat diwujudkan dalam pelayanan yang memberikan kepastian sekaligus keadilan.
Sri Sultan berpesan agar para lulusan membawa ilmu pertanahan ke tengah masyarakat dengan sikap rendah hati.
Ia berharap setiap pekerjaan yang dilakukan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Setiap pengukuran diharapkan menjadi jalan menuju kepastian, setiap pemetaan menjadi jalan menuju keteraturan, dan setiap pelayanan pertanahan menjadi jalan menuju ketentraman sosial,” tuturnya.
Dengan perspektif tersebut, Sri Sultan berharap para lulusan Politeknik Agraria STPN mampu menjalankan tugas secara profesional sekaligus memahami manusia dan kehidupan yang berada di balik persoalan pertanahan.
Editor: San
Tinggalkan Balasan