KENDARI, detikcom — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menerjunkan tim pengendalian dan evaluasi untuk memantau langsung pelaksanaan Program Prioritas Presiden terkait Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) atau Cek Kesehatan Gratis (CKG) Triwulan II Tahun 2026 di BLUD UPTD Puskesmas Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada Selasa (21/7/2026).
Tim teknis yang dipimpin langsung oleh Direktur Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis IV Bappenas, Ika Widyawati, S.Si, MS., mengapresiasi kinerja Puskesmas Poasia dan menilainya sebagai salah satu puskesmas percontohan terbaik dalam tata kelola serta integrasi layanan CKG di tingkat daerah.
Keberhasilan ini tidak terlepas dari arahan dan komitmen kuat Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, S.K.M., yang secara konsisten mengawal program kesehatan masyarakat dengan mematok target CKG Kota Kendari sebesar 90 persen—jauh melampaui target nasional sebesar 47 persen—serta memastikan dukungan alokasi anggaran dan fasilitasi operasional di seluruh puskesmas.
Observasi dan diskusi pendalaman lapangan ini dilaksanakan sesuai mandat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), PP Nomor 39 Tahun 2006, PP Nomor 17 Tahun 2017, Perpres Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN), Perpres Nomor 109 Tahun 2024, Perpres Nomor 12 Tahun 2025 (RPJMN 2025-2029), serta Inmen PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2025.
Pemantauan faktual ini mencakup evaluasi terhadap delapan ruang lingkup utama: penerapan standar operasional (SOP), perencanaan dan distribusi Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), kecukupan sarana-prasarana, ketersediaan SDM medis, keterlibatan Pemda dan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga penanganan hambatan strategis.
Agenda diskusi teknis di Puskesmas Poasia pimpinan Asmawati, SKM., M.KM., turut melibatkan kementerian dan OPD terkait, mulai dari Kementerian Kesehatan, Bappeda Kota Kendari, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, hingga Dinas Sosial Kota Kendari.
Berdasarkan data evaluasi lapangan, Puskesmas Poasia bertanggung jawab atas wilayah kerja seluas lima kelurahan—Anduonohu, Rahandouna, Wundumbatu, Matabubu, dan Anggoeya—dengan total populasi mencapai 46.042 jiwa pada tahun 2026, meningkat dari tahun 2025 yang mencatatkan 44.990 jiwa.
Hingga pertengahan tahun 2026, realisasi CKG umum di Puskesmas Poasia telah menjangkau 18.935 jiwa (41,13 persen) dari sasaran, meliputi 328 bayi (37,2 persen), 580 balita dan apras (35,8 persen), 2.614 anak sekolah (37,1 persen), 13.781 warga usia produktif (46,1 persen), serta 1.632 lansia (41,9 persen), melanjutkan tren positif tahun 2025 yang berhasil menyasar 32.047 jiwa (71,23 persen).
Sementara itu, untuk CKG Sekolah yang baru berjalan sejak April 2026, puskesmas mencatatkan capaian 2.702 siswa (24,8 persen) dari sasaran 10.888 siswa di 15 sekolah dari total 31 sekolah yang disasar, mencakup 2.574 siswa SD, 92 siswa SMP, dan 36 siswa SMA.
Di tengah tingginya penyerapan pelayanan di lapangan, peninjauan Bappenas mencatat persediaan sejumlah BMHP dari dana APBD per Juli 2026 telah habis terpakai (0 persediaan) akibat penyerapan masif, di antaranya 1.550 strip gula darah Prufen, 4.200 strip gula darah Nipro, dan 150 strip HB Sejoy.
Namun, ketersediaan logistik pendukung lainnya dipastikan aman di gudang obat puskesmas, seperti 500 strip gula Nipro sumber BLUD, 1.175 strip glukosa Autocheck, dan 300 strip HB Emtech.
Kendati alur registrasi hingga rekam medis CKG telah terintegrasi digital melalui aplikasi SatuSehat Mobile, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan SDM medis yang harus membagi fokus antara pelayanan rutin gedung dan jemput bola ke 32 sekolah, 38 PAUD, kantor pemerintah, hingga fasilitas umum.
Selain itu, belum tersedianya tes laboratorium favorit masyarakat seperti kolesterol dan asam urat serta tantangan penjangkauan kelompok rentan bersama Dinas Sosial juga menjadi catatan penting.
Seluruh data ini ditargetkan Bappenas untuk dirumuskan menjadi laporan hasil observasi lapangan guna menyusun rekomendasi tindakan korektif, penyesuaian alokasi anggaran, dan optimalisasi tata kelola tenaga kesehatan secara nasional. (red)
Tinggalkan Balasan