KENDARI, PERDETIKNEWS.COM — Anggaran perbaikan jalan telah diperjuangkan, tetapi pelaksanaannya masih menjadi sorotan anggota DPRD Sulawesi Tenggara dari Partai Bulan Bintang, Drs Abdul Halik.
Ia meminta pekerjaan segera dipercepat agar masyarakat dapat menikmati akses jalan yang lebih baik.
Bagi legislator daerah pemilihan Konawe Selatan–Bombana itu, pembangunan jalan harus menghasilkan infrastruktur yang tahan lama. Besarnya anggaran, kata dia, perlu diikuti kualitas pekerjaan yang sepadan.
“Rp3 miliar per satu kilo, bukan main-main itu. Kita mendorong pembangunan yang berkualitas tinggi. Karena kalau panjangnya saja dihitung selesai, tetapi satu tahun rusak, itu kan tidak,” ujar Halik.
Sorotannya tertuju pada sejumlah pekerjaan jalan yang mengalami persoalan pengadaan, termasuk tender ulang.
Ruas yang disebut dalam wawancara antara lain Kasipute–Lora–Bambaea, Punggaluku–Ambesea, dan Motaha–Alangga.
Halik mengatakan, anggota DPRD dari daerah pemilihan tersebut telah memperjuangkan alokasi anggaran. Ia berharap keputusan penganggaran segera diikuti pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
“Yang pasti kami komitmen, dapil dari sana sudah memperjuangkan itu,” katanya.
Ia mengaku tidak mengetahui secara terperinci alasan teknis pengulangan tender.
Karena itu, ia meminta penjelasan dari instansi yang menangani pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan.
“Karena uangnya sudah ada, sudah ada kesepakatan, kenapa tidak dilaksanakan?” ujarnya.
Ruas-ruas tersebut berkaitan dengan program Jalan Mulus Antar Wilayah atau JAMAAH yang diinisiasi Gubernur Sultra Andi Sumangerukka bersama Wakil Gubernur Hugua.
Dalam rencana penanganan yang sebelumnya disampaikan Pemprov Sultra, Kasipute–Lora–Bambaea di Bombana mendapat alokasi sekitar Rp30,9 miliar untuk 10 kilometer.
Di Konawe Selatan, Motaha–Alangga direncanakan ditangani sepanjang 5,5 kilometer dengan pagu Rp13,08 miliar, sedangkan Punggaluku–Ambesea sepanjang 3 kilometer dengan anggaran sekitar Rp9,2 miliar.
Riwayat pengadaan sejumlah paket itu menunjukkan tahapan yang berbeda. Dalam penjelasan pada Agustus 2026, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sultra Mahadir Muhammad menyebut Kasipute–Lora–Bambaea menjalani tender ulang, Lambale–Ereke melalui evaluasi ulang, sementara Motaha–Alangga masih berproses. Catatan pemantau pengadaan juga memuat paket tender ulang Motaha–Alangga.
Pada September 2026, Mahadir menegaskan bahwa evaluasi tender dilakukan berdasarkan ketentuan pengadaan. Ia menyebut proses tersebut berada dalam pengawasan Inspektorat dan aparat penegak hukum.
Halik meminta persoalan pengadaan segera dituntaskan agar tidak mempersempit waktu pekerjaan fisik. Menurut penilaiannya, kondisi cuaca saat wawancara masih mendukung pelaksanaan pembangunan jalan, termasuk pengaspalan.
Ia menekankan bahwa manfaat perbaikan jalan ditunggu masyarakat yang mengangkut hasil pertanian dan perikanan. Kelancaran akses juga dibutuhkan pengguna jalan yang menuju pelabuhan penyeberangan.
Karena itu, Halik mendorong pekerjaan yang masih dapat dilaksanakan pada tahun berjalan segera dipercepat.
“Kalau yang bisa dilaksanakan tahun ini, dilaksanakan. Dipercepat,” katanya.
Apabila belum dapat dituntaskan, ia meminta pemerintah tetap memprioritaskan penanganan ruas tersebut dan mempertahankan alokasi pembangunannya.
Ia berharap pelaksanaan dapat dimulai sedini mungkin pada tahun berikutnya.
Namun, Halik mengingatkan agar penundaan tidak menjadi pola berulang.
Menurutnya, setiap tahun pemerintah dan DPRD juga harus memperjuangkan perbaikan jalan di wilayah lain yang belum tersentuh.
“Yang dianggarkan tahun berjalan itu, bukan hanya tahun ini, maksudku tahun berjalan itu harus konsisten dilaksanakan di tahun itu, supaya dia tidak terbebani tahun berikutnya,” ujarnya.
Ia meminta perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan pekerjaan disusun lebih selaras. Dengan begitu, anggaran yang telah disepakati dapat segera diwujudkan menjadi jalan yang layak bagi masyarakat.
“Jangan menunda-nunda karena tahun depan ada lagi masalah yang lain yang kita harus dorong,” kata Halik.
Editor: Xan
Tinggalkan Balasan