JAKARTA, INDONESIA – Impian lama masyarakat Sulawesi Tenggara untuk memiliki Jembatan Muna-Buton kini semakin mendekati kenyataan.
Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka berhasil menorehkan babak baru setelah bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Ir. Dody Hanggodo, MPE., di Jakarta, Rabu (11 Juni 2025).
Kabar gembira itu datang langsung dari ruang kerja Menteri PU: secara prinsip, rencana pembangunan jembatan yang akan menghubungkan dua pulau utama di Provinsi Sulawesi Tenggara itu telah disetujui. Persetujuan ini menjadi angin segar bagi mega proyek infrastruktur yang telah lama dinanti.
Jembatan Muna-Buton tidak hanya akan menyambung dua pulau, tetapi juga diharapkan menjadi urat nadi yang memacu mobilitas, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mengerek naik roda perekonomian lokal.
“Pertemuan ini membawa optimisme besar. Menteri PU telah menyetujui, dan ini adalah langkah maju yang sangat signifikan,” ujar Gubernur Andi Sumangerukka. Ia pun langsung memerintahkan jajarannya untuk segera berkoordinasi dengan instansi terkait di daerah guna menindaklanjuti rencana pembangunan ini.
Jembatan Muna-Buton direncanakan membentang sepanjang 2,969 kilometer di atas Selat Baruta-Kolagana, dengan dua jalur masing-masing dua lajur.
Yang lebih ambisius lagi, bentang utama jembatan ini akan mencapai 765 meter, menjadikannya dua kali lipat lebih panjang dari Jembatan Suramadu.
Desain konstruksinya yang tergolong berisiko tinggi menandakan bahwa proyek ini bukan pekerjaan biasa, melainkan mahakarya rekayasa yang kompleks.
Untuk mendukung infrastruktur ini, dibutuhkan lahan seluas total 70 hektar, dibagi rata di Pulau Buton dan Muna, guna pembangunan jalan pendekat, rest area, fasilitas umum, dan area wisata laut.
Bahkan, masyarakat di Buton Tengah telah menunjukkan dukungan luar biasa dengan menghibahkan lahan secara sukarela, sebuah indikasi betapa proyek ini sangat diharapkan.
Pembangunan Jembatan Muna-Buton telah menjadi prioritas utama Gubernur Andi Sumangerukka.
Pemerintah Provinsi Sultra telah mengawal proyek ini sejak awal, mulai dari pra-desain, melakukan studi kelayakan (Feasibility Study/FS), hingga review Detail Engineering Design (DED) pada tahun 2020. Dukungan juga mengalir dari Komisi V DPR RI yang turut mendorong percepatan pelaksanaan proyek ini.
Meskipun masih dalam tahap perencanaan awal, tantangan terbesar ada pada sisi pendanaan. Kalkulasi awal menunjukkan proyek ini diperkirakan menelan anggaran sebesar Rp6,1 triliun, bahkan ada perkiraan lain mencapai Rp15 triliun.
Jika terwujud, Jembatan Muna-Buton tidak hanya akan memangkas waktu tempuh antar pulau, tetapi juga membuka keran konektivitas yang lebih efisien.
Ini akan memperlancar arus barang dan jasa, yang pada gilirannya akan memicu bangkitan ekonomi yang signifikan dan mendorong pemerataan pembangunan di kawasan kepulauan Sulawesi Tenggara.
Proyek ini juga berpotensi mendukung pengembangan kawasan ekonomi khusus terkait penggunaan aspal Buton.
Meskipun kajian awal menunjukkan bangkitan ekonomi yang diakibatkan pembangunan jembatan ini mungkin masih marjinal di awal, namun dampak jangka panjangnya diyakini akan sangat transformatif.
Proses pembebasan lahan yang telah berjalan lancar menunjukkan komitmen kuat dari semua pihak untuk mewujudkan “jalan terang” Jembatan Muna-Buton, sebagai tonggak percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara. (red)
