KONAWE SELATAN — Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di tiga wilayah perencanaan Kabupaten Konawe Selatan mulai memasuki tahapan penting. Selain memetakan kondisi eksisting dan potensi kawasan, pemerintah bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga mulai mengidentifikasi berbagai rencana pembangunan strategis yang dapat memengaruhi arah tata ruang ke depan.
Salah satu yang menjadi perhatian dalam materi FGD adalah rencana pembangunan jalan tol.
Tiga wilayah yang masuk dalam penyusunan RDTR tersebut yakni Moramo Utara, Mowila dan Kolono Timur. Kegiatan FGD 1 RDTR dan Konsultasi Publik 1 KLHS digelar di Konawe Selatan pada Kamis, 1 Oktober 2026.
Dalam materi yang disampaikan Mira Maryani Hidayanti, Kepala Subdirektorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I.E Kementerian ATR/BPN, salah satu output FGD adalah terverifikasinya rencana pembangunan strategis yang berpengaruh terhadap delineasi wilayah perencanaan.
Rencana pembangunan strategis itu antara lain dapat berupa jalan tol, jalur kereta api serta jaringan infrastruktur lainnya.
Artinya, penyusunan RDTR tiga kecamatan tersebut tidak hanya melihat kondisi ruang yang ada saat ini. Berbagai rencana pembangunan ke depan juga harus dipetakan sejak awal agar arah pembangunan dapat diselaraskan dengan tata ruang.
Selain infrastruktur strategis, FGD juga diarahkan untuk mengidentifikasi kawasan yang mempunyai keterkaitan fungsional. Mulai dari pusat permukiman, pusat pelayanan, kawasan ekonomi, pertanian, tambak, industri hingga jaringan transportasi.
Potensi konflik dan permasalahan pemanfaatan ruang juga menjadi bagian yang harus diidentifikasi.
Hasilnya akan menjadi bahan dalam penyepakatan delineasi wilayah RDTR. Kesepakatan tersebut nantinya dituangkan dalam berita acara dan peta delineasi sebagai bagian dari tahapan penyusunan RDTR.
Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan H. Ichsan Porosi, ST., M.TP., menegaskan bahwa RDTR yang sedang disusun memiliki fungsi yang jauh lebih luas.
Menurutnya, RDTR akan menjadi instrumen operasional pemerintah daerah dalam mengatur pemanfaatan dan pengendalian ruang.
“RDTR ini akan menjadi instrumen operasional dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang serta menjadi dasar pemberian izin pemanfaatan ruang dalam rangka mendukung percepatan investasi dan kepastian hukum pemanfaatan ruang,” kata Ichsan.
Dengan demikian, keberadaan RDTR nantinya diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai ruang mana yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu, sekaligus menjadi acuan dalam mengendalikan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana pembangunan daerah.
Hal ini juga berkaitan langsung dengan investasi.
Kepastian tata ruang menjadi salah satu aspek penting ketika pemerintah memberikan pelayanan perizinan kepada pelaku usaha. Dengan adanya dokumen RDTR yang lebih rinci, arah pemanfaatan ruang dapat diketahui secara lebih jelas.
Pemkab Konawe Selatan tidak ingin penyusunan RDTR berhenti pada dokumen teknis.
Ichsan mengatakan, RDTR tiga wilayah perencanaan tersebut ditargetkan ditetapkan menjadi Peraturan Bupati (Perbup) pada 2028.
“Ditargetkan di-Perbup-kan pada tahun 2028 oleh Bupati Konawe Selatan dan terintegrasi pada Online Single Submission (OSS),” ujarnya.
Integrasi dengan OSS menjadi bagian penting karena RDTR nantinya dapat mendukung proses perizinan berusaha berbasis kesesuaian tata ruang.
Dengan arah tersebut, RDTR diharapkan tidak hanya menjadi dokumen yang tersimpan di pemerintah daerah, tetapi benar-benar digunakan dalam proses pelayanan publik, pengendalian pemanfaatan ruang dan pemberian kepastian bagi kegiatan investasi.
Di sisi lain, Kabid Tata Ruang Dinas PUTR Konawe Selatan, Iwawono Anshari, ST., MPWK., menyebut perhatian pemerintah pusat terhadap penataan ruang Konsel cukup besar.
Menurut Wawono, sepanjang 2026 Pemkab Konawe Selatan mendapatkan lima bantuan teknis penyusunan RDTR dari pemerintah pusat. Dua di antaranya mendapatkan dukungan melalui program Bank Dunia.
“Dengan adanya tiga RDTR dan KLHS melalui dana ABT-BUN, tahun 2026 ini Pemda Konsel mendapat lima bantuan teknis penyusunan RDTR dari pusat. Dua dari Bank Dunia,” kata Wawono.
Ia menyebut dukungan tersebut sebagai bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap kinerja penataan ruang di Konawe Selatan.
“Ini merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah pusat kepada Pemda Konawe Selatan terhadap kinerja tata ruang daerah,” ujarnya.
Sekedar informasi, penyusunan tiga RDTR tersebut berjalan bersamaan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Materi FGD juga menempatkan isu pembangunan berkelanjutan sebagai bagian penting dalam proses penyusunan dokumen.
Dengan masuknya rencana pembangunan strategis seperti jalan tol dalam proses verifikasi, pemerintah daerah memiliki ruang untuk sejak awal menyelaraskan rencana infrastruktur dengan tata ruang tiga kecamatan.
Editor: Ixan
Tinggalkan Balasan