Kendari – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) kini bersiap mengambil langkah ekstrem menyusul adanya sinyal kuat pemotongan Dana Transfer Khusus dari pemerintah pusat sebesar 10 persen. Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran jilid dua akan segera diberlakukan demi menjaga kemandirian fiskal daerah.
Langkah ini diambil di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global yang mulai berdampak nyata ke postur keuangan daerah. Berdasarkan informasi awal, potensi pemotongan anggaran transfer pusat ke Sultra tersebut diperkirakan bisa mencapai nilai Rp 69,3 triliun.
“Kita tidak tahu ini, perang belum selesai, pertikaian belum selesai, ekonomi masih naik turun, dan ini akan berpengaruh. Kalau itu global, ini akan berpengaruh. Mungkin dana transfer kita akan dipotong 10 persen, mungkin. Saya dengar katanya Rp 69,3 triliun,” ujar Andi Sumangerukka saat memberikan amanat dalam Apel Gabungan di Halaman Apel Kantor Gubernur Sultra, Kendari.
Mantan Pangdam XIV/Hasanuddin ini menekankan bahwa jajaran Pemprov Sultra tidak bisa lagi bersantai dan terus-menerus bergantung pada kucuran dana dari pemerintah pusat. Ketergantungan yang tinggi ini dinilai berbahaya bagi keberlangsungan program daerah jika sewaktu-waktu terjadi guncangan fiskal nasional.
“Kita sama-sama harus menyelesaikan ini. Apa cara kita untuk bisa menyelesaikan, keluar dari itu? Keterbatasan kita selama ini tergantung dari dana transfer. Kita harus keluar dari dana transfer. Kalau tidak, ya sudah. Gaji kita nanti akan berpengaruh, apalagi tunjangan,” tegas pria yang akrab disapa ASR tersebut.
Dengan diberlakukannya efisiensi jilid dua, Pemprov Sultra dipastikan akan memperketat keran belanja daerah yang tidak prioritas. ASR juga meminta para pejabat di lingkup Sultra untuk mulai mengubah pola kerja dan keluar dari zona nyaman fasilitas yang berlebihan guna menyelamatkan postur anggaran daerah. (red)
Tinggalkan Balasan