JAKARTA – Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka bersama Bupati Konawe Selatan Irham Kalenggo melakukan langkah strategis dengan mendatangi kantor Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Senin (11/5/2026).
Pertemuan ini dilakukan guna berkonsultasi langsung dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid terkait rencana besar pembangunan infrastruktur pertahanan yang sejalan dengan agenda Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pertahanan nasional di daerah.
Dalam konsultasi tersebut, Gubernur turut didampingi oleh Wakil Panglima Kopassus Mayjen TNI Ferdial Lubis untuk membahas secara spesifik rencana pembangunan Markas Komando (Mako) Grup 5 Kopassus. Lokasi yang dibidik adalah lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Kapas Indah Indonesia di Konawe Selatan yang memiliki luas kurang lebih 2.393 hektar.
Lahan milik anak perusahaan BUMN PT Berdikari tersebut diketahui telah berakhir masa HGU-nya sejak 31 Desember 2019 lalu, sehingga kini diproyeksikan untuk mendukung kepentingan negara yang lebih luas.
Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sultra berperan aktif memfasilitasi rencana pemanfaatan lahan ini dengan berkoordinasi lintas kementerian.
Langkah ini diambil bukan hanya untuk penguatan militer, tetapi juga sebagai motor penggerak pertumbuhan wilayah di Konawe Selatan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dianggap menjadi kunci agar aset-aset negara yang tidak lagi produktif dapat dialihfungsikan menjadi instrumen penguatan keamanan sekaligus stimulan ekonomi bagi wilayah sekitarnya.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyambut positif inisiatif proaktif yang ditunjukkan oleh pimpinan daerah di Sulawesi Tenggara tersebut.
Dalam pertemuan itu, Nusron memberikan sejumlah masukan teknis agar proses pengalihan dan pemanfaatan lahan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.
Ia menyatakan kesiapan kementeriannya untuk mendukung penuh rencana tersebut, selama prinsip-prinsip administrasi pertanahan terpenuhi dengan baik dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.
Menutup keterangannya, Gubernur Andi Sumangerukka menekankan bahwa seluruh langkah yang ditempuh pemerintah daerah saat ini tetap mengedepankan prinsip keadilan sosial dan kepastian hukum.
Ia memastikan bahwa perlindungan terhadap hak-hak masyarakat di sekitar lokasi tetap menjadi prioritas utama. Dengan adanya dukungan dari Kementerian ATR/BPN, diharapkan rencana pembangunan Mako Grup 5 Kopassus ini dapat segera terealisasi demi mewujudkan Sultra sebagai benteng pertahanan nasional yang kokoh di wilayah timur Indonesia. (red)
Tinggalkan Balasan