KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka memberikan penekanan serius terhadap akar persoalan kemiskinan di Bumi Anoa.
Di hadapan ribuan ASN, ia menegaskan bahwa kondisi ekonomi masyarakat yang sulit bukanlah takdir, melainkan sebuah persoalan sistemik yang menuntut tindakan nyata dan ketepatan kebijakan pemerintah.
“Kita harus memutus mata rantai kemiskinan. Jangan hanya diterima dengan pasrah. Karena kemiskinan itu adalah masalah sistemik yang harus kita putus!” tegas Andi Sumangerukka saat memimpin Apel Pagi di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Senin (30/3/2026).
Purnawirawan jenderal bintang dua yang akrab disapa ASR ini menyoroti fenomena kemiskinan yang seringkali menjadi warisan antar-generasi. Ia tidak ingin melihat kemiskinan terus berlanjut dari kakek ke cucu tanpa ada intervensi kebijakan yang nyata.
Dalam arahannya, Gubernur juga meluruskan persepsi mengenai efisiensi anggaran. Baginya, efisiensi bukan berarti sekadar menghemat uang, melainkan memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki dampak nyata bagi rakyat.
“Apa kebijakan pemerintah? Kebijakan pemerintah adalah efisiensi. Apa itu efisiensi? Efisiensi adalah tepat sasaran! Anggarannya harus tepat sasaran ke masyarakat,” ujarnya dengan nada berwibawa.
Sebagai langkah konkret, Gubernur menginstruksikan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk merombak skema penganggaran. Proyek-proyek fisik yang bersifat seremonial dan tidak mendesak akan dipangkas demi kepentingan rakyat kecil.
“Saya tidak akan bangun gedung-gedung yang tidak ada gunanya, yang faedahnya cuma dirasakan digambar saja. Setuju tidak?” tanya Gubernur yang disambut teriakan “Setuju!” dari para peserta apel.
Gubernur mencontohkan, pembangunan infrastruktur ke depan harus memiliki korelasi langsung dengan peningkatan ekonomi warga di pelosok. Jalan yang dibangun harus menjadi urat nadi logistik masyarakat, bukan sekadar pelengkap estetika kota.
“Jalan kita bangun untuk menggerakkan ekonomi yang ada di masyarakat. Bukan jalan hanya untuk protokolnya Gubernur,” tambahnya.
Selain infrastruktur, sektor pendidikan melalui beasiswa dan kesehatan melalui cakupan BPJS 100% menjadi instrumen utama yang akan digunakan Pemerintah Provinsi Sultra untuk mencabut akar kemiskinan sistemik tersebut melalui prinsip anggaran yang tepat sasaran. (perdetiknews/red)
Tinggalkan Balasan