KENDARI – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kendari, Sulawesi Tenggara, mulai menuai sorotan publik. Dalam beberapa hari terakhir, persoalan distribusi makanan dilaporkan terjadi di dua sekolah menengah atas, yakni SMAN 6 Kendari dan SMAN 9 Kendari.
Masalah yang muncul pun beragam, mulai dari keterlambatan distribusi hingga jumlah porsi makanan yang tidak mencukupi kebutuhan siswa.
Di SMAN 6 Kendari, keterlambatan distribusi makanan dari pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) disebut kerap terjadi, khususnya setiap hari Jumat.
Kondisi tersebut membuat pihak sekolah terpaksa mengambil langkah darurat agar makanan tetap bisa dibagikan kepada para siswa.
Kepala SMAN 6 Kendari, Rosihan, mengungkapkan bahwa pada hari-hari biasa makanan MBG biasanya sudah tiba di sekolah sekitar pukul 10.00 WITA. Namun setiap Jumat, pengiriman sering datang lebih lambat dari jadwal.
“Kalau hari biasa sekitar jam 10 sudah sampai di sekolah. Tapi setiap hari Jumat sering terlambat datang,” ujarnya.
Akibat keterlambatan tersebut, pengemasan makanan yang seharusnya dilakukan oleh petugas SPPG akhirnya dilakukan di sekolah agar pembagian kepada siswa tidak semakin tertunda.
Sementara itu, persoalan berbeda terjadi di SMAN 9 Kendari. Di sekolah ini, makanan MBG tidak hanya datang terlambat, tetapi juga jumlahnya jauh dari kebutuhan siswa.
Wakil Kepala SMAN 9 Kendari, Rajatin, mengungkapkan bahwa makanan baru tiba di sekolah sekitar pukul 15.15 WITA.
Dari total 1.080 siswa yang menjadi sasaran program, makanan yang datang hanya sebanyak 415 porsi.
“MBG baru tiba sekitar pukul 15.15, dan yang datang hanya 415 packing dari total 1.080 yang seharusnya diterima. Tentu ini tidak cukup untuk dibagikan kepada seluruh siswa,” jelasnya.
Kondisi tersebut membuat pihak sekolah harus menunda pembagian makanan secara menyeluruh guna menghindari kecemburuan di antara para siswa.
Situasi ini memunculkan pertanyaan besar terkait kesiapan operasional penyelenggara program MBG di lapangan.
Menanggapi persoalan tersebut, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dari Komisi IV DPRD Sulawesi Tenggara, Harmawati Kadir, meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG.
Menurutnya, program yang bertujuan meningkatkan gizi siswa ini tidak boleh justru menimbulkan persoalan baru di lingkungan sekolah.
“Saya memandang keterlambatan distribusi program MBG harus menjadi perhatian serius, karena program ini berkaitan langsung dengan kebutuhan gizi siswa dan ketertiban proses belajar di sekolah,” ujarnya.
Ia menegaskan, jika persoalan distribusi terus berulang maka perlu dilakukan evaluasi teknis terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi oleh pihak terkait, termasuk Badan Gizi Nasional di tingkat provinsi.
Harmawati juga menilai keterlibatan guru dalam proses pengemasan makanan bukanlah kondisi yang ideal.
“Dalam kondisi tertentu mungkin guru membantu agar pelayanan tetap berjalan, tetapi secara prinsip hal itu tidak ideal. Guru memiliki tugas utama mendidik, sehingga pengemasan makanan seharusnya menjadi tanggung jawab penuh petugas SPPG,” tegasnya.
Ia berharap program MBG yang sejatinya ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi siswa dapat berjalan lebih tertib, tepat waktu, dan profesional.
“Program MBG sangat baik, tetapi pelaksanaannya harus profesional agar tujuan tercapai. Jangan sampai siswa justru menjadi korban dari lemahnya manajemen distribusi,” pungkasnya. (red)
Tinggalkan Balasan