KENDARI – Upaya Pemerintah Kota Kendari menata Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan kawasan kumuh mendapat apresiasi dari Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Fahri Hamzah, saat kunjungan kerja di Kendari, Kamis (5/3/2026).
Fokus Penataan Poasia dan Kawasan Pesisir
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, memaparkan rencana penanganan di Kelurahan Poasia, Sambuli, dan Tondonggeu, termasuk hampir 6 hektare Poasia dengan 213 unit rumah yang mayoritas dihuni nelayan dan pedagang.
Kawasan ini juga dekat Jembatan Teluk Kendari (Bahteramas) dan PSN Kawasan Industri Kendari, menjadi pusat ekonomi baru.
Target 1.200 Unit RTLH Tahun 2026
Dari total 89 ribu unit rumah di Kendari, sekitar 4.300 unit tidak layak huni. Tahun ini, Pemkot menargetkan menangani 512 unit RTLH, dari total usulan 1.200 unit.
Pemkot Kendari mendukung program nasional 3 juta rumah dengan memberikan gratis PBG untuk 7.534 unit dan pembebasan BPHTB untuk 2.277 unit.
“Kendari jadi salah satu dari tiga kota terbaik nasional yang diapresiasi Menteri PKP,” ujar Siska.
Tertibkan Perumahan dan Cegah Risiko
Pemkot membentuk Satgas Investasi untuk menertibkan 734 perumahan, memastikan pembangunan sesuai standar dan mencegah risiko banjir atau longsor.
“Kalau belum memenuhi persyaratan, operasional dihentikan sementara,” tegas Siska.
Wamen PKP menyambut positif langkah Pemkot Kendari dan berharap sinergi ini mempercepat penyelesaian kawasan kumuh dan RTLH. (red)
Tinggalkan Balasan